REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah Indonesia segera menguasai flight information region (FIR) di kawasan ruang udara Natuna, Kepulauan Riau. Menurutnya, FIR di wilayah Natuna yang kini dikuasai Singapura harus dikelola sepenuhnya oleh Indonesia.
Bamsoet -panggilan akrab Bambang- menyampaikan hal itu usai kembali dari Natuna setelah melakukan kunjungan kerja bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang, Senin (23/4). Legislator Partai Golkar itu menegaskan, FIR di Natuna sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan Indonesia.
“FIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai oleh Indonesia. Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara,” ujarnya.
Bamsoet bersama Marsekal Hadi dan Oesman Sapta mengunjungi Natuna menggunakan pesawat VIP TNI AU jenis Boeing 737-400. Pesawat itu dikawal empat jet tempur F-16 dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.
Pesawat VIP TNI AU mendarat di Lanud Raden Sadjad Ranai, Kepulauan Natuna. Turut serta dalam rombongan itu antara lain anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah, Danjen Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono serta Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto.
Bamsoet menjelaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memprioritaskan pembangunan wilayah perbatasan. Menurutnya, paradigma pembangunan di wilayah perbatasan harus didasari keamanan dan kesejahteraan.
"Keamanan wilayah Indonesia salah satunya ditentukan kondisi keamanan di wilayah perbatasan. Karena itu, keberadaan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau sangat penting. Selain di Natuna, tak menutup kemungkinan kita juga akan bangun dan perkuat pangkalan militer di berbagai pulau terluar wilayah Indonesia," tutur Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III DPR itu mengaku telah melihat masterplan pembangunan pangkalan militer di Natuna yang akan dilengkapi berbagai peralatan tempur super-canggih. Bamsoet mengagumi masterplan yang menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.
Bamsoet meyakini pembangunan pangkalan militer di Natuna tidak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di kabupaten yang terletak di Laut China Selatan itu. Sejak 2016, di Selat Lampa, Natuna sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Dengan total luas lahan 16,8 hektar, saya yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan," jelas Bamsoet.
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, DPR sangat serius dalam mendukung program pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Bahkan, DPR RI sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.
"Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, tim telah menelaah berbagai permasalahan yang ada. Kita juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri bisa dilepas menjadi badan tersendiri sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan," ujar Bamsoet.
Politikus berlatar belakang wartawan itu menambahkan, APBN 2017 yang disetujui DPR memuat alokasi anggaran Rp 1,61 triliun bagi 18 kementerian dan lembaga untuk program terpadu daerah perbatasan. Wilayah di perbatasan harus ditangani lintas kementerian dan lembaga karena persoalannya sangat kompleks.
“Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita. Dengan kerjasama yang solid antara DPR RI dan pemerintah, saya yakin pembangunan di berbagai wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat," pungkas Bamsoet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika