REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto tak ingin pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) disebut sebagai tahun politik. Menurutnya, sebutan yang pas adalah tahun demokrasi.

"Kalau tahun politik, kita seakan menjustifikasi bahwa suhu politik meningkat," kata Wiranto dalam kegiatan Rakornas Kerukunan Umat Beragama dan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta Selatan, Rabu (18/4).

Menurutnya, dalam beberapa kontestasi pemilu terakhir, kerap terjadi tensi yang meningkat. Karena itu, ia khawatir apabila pemilu dan pilkada serentak itu disebut tahun politik, seakan membenarkan kondisi tersebut. Ia menilai, sebutan yang lebih tepat adalah tahun demokrasi.

"Demokrasi kan masyarakat bersuka cita, hak polilitiknya akan digunakan dan dibenarkan oleh demokrasi melalui pemilihan," ujar Wiranto.

Ke depan, Wiranto meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan pandangan tahun politik seperti yang telah ia katakan sebelumnya. Sehingga, nantinya tak perlu lagi ada yang bersitegang akibat perbedaan dari segi politik.

"Kalau khawatir terus kita tak pernah satu. Ini adalah tahun demokrasi dimana rakyat bersuka cita memberikan hak politiknya," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika