Senin 02 Apr 2018 16:03 WIB

PDIP Janji Realisasikan TGPF Hingga Pansus First Travel

Usulan pembentukan TGPF kasus First Travel akan disampaikan ke Presiden Jokowi.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Bilal Ramadhan
Tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan biro perjalanan umrah First Travel Kiki Hasibuan, Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman (dari kiri) saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Senin (19/3).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan biro perjalanan umrah First Travel Kiki Hasibuan, Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman (dari kiri) saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Senin (19/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PDI Perjuangan menjanjikan akan merealisasikan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Hal ini untuk pengungkapan pengembalian dana dan pihak-pihak yang lalai atas kerja Kementerian Agama (Kemenag).

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Diah Pitaloka, mengatakan, kasus travel nakal seperti First Travel, Abu Tours, dan Azizi ini bicara sisi kemanusiaan. Kasus First Travel, Abu Tours, dan Azizi ini sudah sangat keterlaluan.

Bagaimana jamaah menyisihkan tabungan dan uang pensiun mereka untuk berumrah ternyata uang itu dipakai untuk foya-foya dan belanja kebutuhan pribadi pemilik agen travel. Diah menilai masalah penipuan travel umrah harus menjadi prioritas pengungkapan kasusnya di masyarakat.

"Ini akan jadi concern di DPR dan pemerintah, dan saya setuju bentuk TGPF agar proses pengembalian dan proses hukum justru merugikan jamaah. Dan usulan TGPF ini akan kami sampaikan ke presiden," kata Diah kepada para jamaah umrah First Travel saat rapat dengar pendapat dengan Fraksi PDI Perjuangan, Senin (2/4).

PDI Perjuangan meminta jangan pajak dahulu diprioritaskan atas kasus travel nakal, tetapi ganti rugi jamaah dibelakangkan. Akhirnya ganti rugi jamaah tidak sebanding dengan kerugian jamaah. "Jangan sampai aset sitaan diprioritaskan untuk utang," ujar Diah.

Hal yang sama disampaikan anggota Komisi VIII dari PDI Perjuangan, Alfia Reziani. Ia cukup prihatin atas kasus ini karena sangat keterlaluan. Ini masalah kemanusiaan, jadi ada kesengajaan dari pihak travel.

"Kami PDIP akan sekuat tenaga untuk memperjuangkan ini dan mengomunikasikan dengan Kemenag dan Menag ini. Kami akan membuka diri dengan jamaah umrah yg dirugikan dan kami akan terus mengawal ini, dan tidak pernah kami lupakan," katanya menerangkan.

Sedangkan, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, mengungkapkan, perlu ketegasan terhadap kelalaian Kemenag soal penipuan travel umrah nakal ini. Kalau perlu, kata dia, bukan hanya TGPF, tetapi juga akan dibentuk panitia khusus (pansus) travel umrah.

"Kalau pansus akan bisa lebih jelas pengungkapannya karena melibatkan banyak pihak dan banyak ahli. Saya pribadi akan usulkan dibentuknya pansus penipuan travel umrah," kata Arteria.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement