REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rapat kerja pemerintah terkait pelaksanaan berusaha di daerah, di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/3). Dalam pertemuan ini, ia pun meminta agar kepala daerah berupaya untuk meningkatkan investasi di daerahnya sehingga perekonomian daerah semakin tumbuh.
Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan berinvestasi. Pemerintah daerah, kata Jokowi, juga harus berani dalam melakukan reformasi aturan untuk mempermudah iklim investasi.
"Daerah harus berani melakukan reformasi besar-besaran untuk mempermudah iklim usaha, iklim investasi. Zamannya sudah berubah," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, saat ini masih terdapat 42 ribu regulasi yang justru dinilainya menjerat Indonesia. Sebab, dengan adanya aturan ini, Indonesia tak bisa bergerak lebih cepat dan bersaing dengan negara lain.
"Baik itu undang-undang, baik itu perpres, baik itu permen, baik itu PP, turun ke bawah ada perda, pergub, perwali, perbup. Hati-hati. Regulasi-regulasi seperti itu dengan perubahan dunia yang sangat cepat sekarang ini, justru akan menjerat kita sendiri, tidak fleksibel dalam memutuskan sebuah kebijakan," jelas dia.
Presiden pun menceritakan langkah pemerintah dalam menata peraturan yang memperumit perizinan. Yakni kemarin Selasa (27/3) saat ia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani membongkar besar-besaran masalah impor dan ekspor yang menyangkut kepabeanan di Bea Cukai.
"Misalnya izin kemudahan impor untuk tujuan ekspor, dari 30 hari biasanya ngurus izin itu menjadi hanya 1 jam mulai kemarin. Izin tempat penimbunan barang, dari yang sebelumnya 10 hari menjadi 1 jam. Izin nomor pokok pengusaha kena cukai dari 30 hari menjadi 3 hari," ujar Presiden.
Jokowi menekankan, pengurusan perizinan investasi harus dapat selesai dalam waktu jam, bukan hitungan hari bahkan bulan. Ia mengatakan, upaya percepatan perizinan ini seharusnya tak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga secara terpadu dilakukan oleh pemerintah daerah.
Dengan begitu, para investor pun akan tertarik untuk melanjutkan investasinya di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan dengan upaya-upaya itu, kepala daerah dapat dikenang oleh masyarakatnya sehingga tak menutup kemungkinan nantinya bupati atau walikota bisa naik jabatan menjadi Presiden.
"Jadi kalau kita masih rutinitas masih monoton, tidak ada inovasi ya ditinggal sudah. Dan bapak ibu semuanya yang pengen dikenang di daerah masing-masing atau naik ke peringkat yang lebih atas, bupati walikota, walikota gubernur, gubernur naik lagi jadi presiden. Kenapa tertawa ada contohnya kok," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika