REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian menyoroti petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berada di tingkat kecamatan ke bawah. Menurut dia, petugas di tingkat bawah tersebut lebih rawan tergoda suap dalam proses pemilihan umum.
Hal ini, kata Tito, disebabkan perbedaan status antara petugas KPU yang berada di tingkat pusat. Di tingkat pusat hingga kabupaten atau kota, petugas lebih solid dan berstatus pegawai pejabat negara. “Akan tetapi, begitu sampai kecamatan adanya orang-orang ad hoc, sementara, lima tahun sekali selesai," ujar Tito di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (27/3).
Petugas ad hoc tersebut, menurut Tito, sangat rawan digoda oleh pasangan calon (paslon) maupun tim sukses paslon yang berniat curang. "Lima tahun sekali kadang kala berpikir, 'kapan lagi nih lima tahun sekali,' sehingga godaan tinggi. Semua kontestan berusaha mendekati penyelenggara sehingga netralitas penyelenggara tidak gampang," kata Tito.
Terlebih lagi, lanjut Tito, terdapat survei yang menyatakan permasalahan pemilihan umum 70 persen berada di tangan penyelenggara. Untuk menyelaraskan penyelenggaraan, perlu melibatkan seluruh lapisan hingga ke tingkat bawah. "Apa bisa membuat satu mindset netral, berat buat saya," ucap Tito.
Untuk itu, Tito menyatakan Polri telah siap dan telah bekerja sama dengan KPU untuk penyelenggaraan pemilihan yang akan datang, yakni pilkada serentak, untuk dapat meminimalisasi potensi pelanggaran tersebut. Salah satunya, Polri membentuk Satgas Antipolitik Uang yang beberapa waktu lalu menangkap tangan anggota KPU dan Panwas Garut.
"Itu OTT sifatnya giving lesson (memberikan pelajaran). Saya perintahkan teman-teman, kalau ada indikasi suap tangkap aja. Karena we have to reduce the damage (kita harus mengurangi kerusakan) dari political system (sistem politik) yang sekarang," ujar Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
