REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan tidak percaya NKRI bubar pada 2030 mendatang. Namun sebagai negara majemuk dan beragam, Indonesia harus menjaga keutuhan NKRI.
“Apa betul Indonesia akan bubar pada 2030, memang ada novel. Novel itu setengah fiksi dan mungkin setengah ilmiah,” ujar SBY yang merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia pada saat melakukan dialog dengan warga Kota Sukabumi, Jawa Barat di Gedung Juang 45 Sukabumi Ahad (25/3) sore.
SBY mengutarakan itu menjawab pertanyaan dari salah seorang tokoh masyarakat Sukabumi yang meminta tanggapan mengenai permasalahan tersebut. SBY menerangkan ia juga mendapatkan buku tersebut oleh temananya pada dua tahun yang lalu.
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, SBY menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara majemuk karena berbeda dalam agama, etnis, suku, kedaerahan dan perbedaan yang lain. Dia menerangkan kemajemukan dan keberagaman di satu sisi merupakan kekuatan, tetapi di sisi lain kerawanan dan sumber konflik serta perpecahan.
Dia melanjutkan bila mengetahui negara majemuk dan berpotensi kerawanan maka tugas pemimpin mulai dari presiden, menteri, gubernur bupati, wali kota hingga tokoh agama dan masyarakat yang harus bersama-sama menjaga kemajemukan. Caranya dengan saling hormat menghormati, menghargai, tenggang rasa dan toleransi.
SBY berharap jangan sampai terjadi peristiwa di waktu lalu seperti terjadi pemberontakan, seperatisme dan konflik komunal. Oleh karena itu, SBY menerangkan, setiap pemimipin dari pusat hingga daerah harus bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan. Kalau ini dilakukan, dia yakin, negara tidak mungkin akan bubar.
“Sehingga saya termasuk orang yang tidak percaya tahun 2030 negara bubar namun saya sampaikan pernah ada pemberontakan, separatisme,” ujar SBY.
Ia mengatakan negara tidak akan bubar pada 2030 bila rakyatnya sama-sama menjaga keutuhan NKRI. Di sisi lain, SBY menambahkan, ada yang mengatakan NKRI harga mati di kaos, ikat kepala dan spanduk.
Hal itu, dia mengatakan, boleh juga dilakukan. Akan tetapi, dia menambahkan, tidak cukup dengan slogan dan retorika dengan kaos dan baliho maupun spanduk melainkan harus dengan tindakan, kebijakan maupun diplomasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika