REPUBLIKA.CO.ID, BALI — Kementerian Kesehatan menjadikan contoh evaluasi penanganan gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, Papua. Asmat menjadi contoh untuk penanganan daerah-daerah lain yang berpotensi mengalami kasus serupa.
“Sesuai dengan arahan KSP, integrasi program di Asmat menjadi piloting dan harus direplikasi untuk kasus serupa atau pada daerah bermasalah dan berpotensi bermasalah, kata Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto melalui keterangan tertulis yang diterima di Bali, Sabtu (24/3).
Selama ini, belum terintegrasinya program antarkementerian atau lembaga membuat penanganan berbagai masalah sosial dasar masyarakat, termasuk kesehatan berjalan tak optimal. Sementara itu, peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat di wilayahnya sendiri lemah.
Alhasil, masih banyak daerah-daerah kategori rawan bermasalah kesehatan. Ia mengatakan bahwa pihaknya mendorong daerah menyadari itu sebagai masalah karena ini otonomi daerah.
“Pemberdayaan di daerah itu sendiri harusnya dioptimalkan. Jangan melulu meminta kepedulian pusat,” ujarnya.
Saat ini, Kemenkes sedang fokus untuk melakukan pemulihan setelah pencabutan KLB gizi buruk dan campak di Asmat pada pertengahan Januari lalu. Tahap pemulihan ini ditargetkan selesai hingga akhir 2018.
"Sekarang kita sedang fokus untuk melakukan sweeping ulang, tidak hanya balita, tetapi juga orang dewasa dan ibu hamil. Sweeping karena khawatir ada warga yang terlewat pada ORI (Outbreak Response Immunization) saat tanggap darurat. Akan tetapi, kali ini tidak hanya campak, tetapi imunisasi lengkap," jelasnya.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Anwar Sanusi juga mengatakan koordinasi antarkementerian atau lembaga menjadi kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dasar masyarakat.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas koordinasi dan sinergitas tersebut harus terus ditingkatkan. Penanganan krisis Asmat yang dikordinasikan oleh KSP Moeldoko menjadi pelajaran kordinasi antarkementerian.
"Pada kasus Asmat kemarin menjadi pelajaran berharga dalam menangani persoalan dari lintas kementerian," kata Sanusi.
Penguatan koordinasi kementerian yang selama ini telah berjalan sejatinya dapat menghasilkan kesamaan data dan informasi. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan deteksi dini atas segala permasalahan yang mungkin terjadi.
Dengan demikian, koordinasi dilakukan bukan sekadar mencari solusi, melainkan menciptakan program demi kesejahteraan masyarakat. "Sekarang sudah mulai muncul koordinasi yang lebih fokus mengatasi pada masalah-masalah tertentu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
