REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Kasus kemiskinan tak hanya mendera masyarakat di peloksok pedesaan saja. Melainkan, tak sedikit masyarakat perkotaan hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk meminimalisasi kasus ini, Calon Wakil Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan menggulirkan program subsidi rumah kontrakan bagi warga miskin di wilayah perkotaan. "Sistemnya, bisa kerja sama antara pemprov dan pemerintahan di daerah," ujar Dedi, saat berkunjung ke Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jumat (23/3).
Menurut Dedi, yang berpasangan dengan Cagub Deddy Mizwar ini, program itu terinspirasi dari permasalahan yang dikeluhkan warga perkotaan kepada dirinya. Selama sepekan terakhir, Dedi keluar masuk gang di wilayah perkotaan. Salah satunya, Kota Bekasi. Ternyata, angka kemiskinan masyarakat perkotaan ini menjadi masalah tersendiri. Saat //kukurusukan// di Kota Bekasi ini, Dedi mendapat curhat dari warga mengenai beratnya mengontrak rumah. Sebab, saat ini biaya ngontrak rumah cukup mahal. Apalagi, di wilayah perkotaan yang juga sebagai daerah industri. Jelas, harga sewa rumah akan memberatkan warga gakin tersebut.
Bila ada subsisi rumah kontrakan dari pemerintah, lanjut Dedi, maka beban mereka bisa berkurang. Uang yang tadinya untuk biaya sewa rumah, bisa ditabungkan. Lalu, jika sudah mencukupi warga gakin itu bisa mengajukan kredit perumahan. Secara teknis, lanjut Dedi, pembiayaan program ini dapat terwujud melalui APBD. Contohnya, APBD Kota Bekasi yang cukup besar. Salah satunya, bersumber dari pajak kendaraan bermotor yang mencapai Rp 1,2 triliun, sebagian bisa dialokasikan untuk program subsidi rumah kontrakan tersebut. "Nanti, bisa dibagi berapa porsi dari APBD provinsi, berapa dari APBD kabupaten atau kota," ujar Dedi dalam rilis yang diterima Republika, Jumat (23/3).
Sharing anggaran ini, sambung Dedi, merupakan bentuk komitmen pemeritah dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat. Bila, pemprov dan daerah bersinergi untuk sama-sama mengentaskan kemiskinan, maka angka warga yang hidup dibawah garis kemiskinan bisa terminimalisasi. Karena itu, program antara provinsi dan daerah harus sinergis. Jangan sampai, ada istilah persaingan atau saling menyaingi. Justru, programnya harus saling melengkapi. Supaya, tidak terjadi pemborosan anggaran."Selama ini, subsidi pemerintah indentij dengan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kedepan, biaya sewa kontrakan juga harus disubsidi," ujarnya.
Jaka (58 tahun) warga setempat, mengaku, sangat mengapresiasi dengan program dari Cawagub nomor urut empat ini. Jika program ini terealisasi, maka hal ini sangat membantu warga miskin yang tinggal di perkotaan."Selama ini, biaya ngontrak rumah cukup besar antara Rp 600-800 ribu per bulan. Bagi kami warga miskin, uang segitu cukup besar," ujarnya. N ita nina winarsih (ita)
Ikuti Whatsapp Channel Republika