REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri beserta jajaran pengurus BPIP menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam pertemuan ini, Megawati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memperkuat dan mengubah status Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Telah diputuskan oleh Presiden dari unit kerja presiden menjadi badan. Dan Alhamdulillah Bapak Presiden sudah teralisir. Atas nama semua yang ada di BPIP, mengucapkan banyak terima kasih," kata Megawati saat pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/3).
Ia mengatakan, dengan perubahan status BPIP ini, para pengurus dapat bekerja lebih cepat dengan cakupan yang lebih luas. "Karena Bapak Presiden, kita tidak perlu lagi dilantik dan hal ini karena akan pergantian dengan nomenklatur baru. Jadi, hari ini kita rapat yang memang telah tertunda," katanya menambahkan.
Ia menceritakan, selama ini UKP-PIP kewalahan dalam bekerja. Sebab, UKP-PIP juga telah menerima banyak permintaan, baik dari kalangan birokrasi maupun masyarakat, untuk melakukan pertemuan dan memberikan materi terkait ideologi Pancasila.
Selain itu, Megawati juga menyampaikan, UKP-PIP telah melakukan pertemuan dengan berbagai kalangan, di antaranya, dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN. "Memang kami hari-hari ini Alhamdulillah telah banyak juga yang bisa bertemu apakah kita datang ataupun mereka bersedia untuk kami undang antara lain dari satu bulanan ini saja kami telah bertatap muka dengan Panglima TNI. Kemarin kami dengan Kapolri," kata dia.
Tak hanya itu, Megawati juga menyebut UKP-PIP telah melakukan pertemuan dengan MPR. "Salah satu yang ingin kami laporkan adalah pertemuan dengan MPR yang menurut saya hal ini harus segera dilaporkan kepada Bapak Presiden," ujarnya.
Dalam pertemuan ini, tampak juga para pengurus lainnya, seperti Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, KH Said Aqil Siradj, KH Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Sementara itu, Jokowi didampingi oleh sejumlah menteri, di antaranya, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menko Polhukam Wiranto, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Menpan-RB Asman Abnur.
Presiden telah meningkatkan status UKP menjadi badan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Badan Pembinan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dipimpin Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala, bunyi Pasal 1 ayat (1, 2) perpres tersebut, dilansir laman Setkab.go.id.
Dalam perpres ini disebutkan, Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin seorang ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
