REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan seharusnya merespons kritikan dari Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais dengan kinerja. Hal tersebut juga sesuai dengan slogan kabinet Joko Widodo (Jokowi), yakni 'kerja, kerja, kerja.’
Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko, mengatakan, pernyataan Luhut justru berlawanan dengan slogan Kabinet Kerja. "Kritikan itu harus diolah sebagai sebuah informasi yang kemudian diolah untuk memunculkan data. Data itu kalaupun negatif atau apa pun, harus ditunjukkan dengan kinerja. Artinya, bungkamlah kritikus-kritikus itu dengan kerja. Toh ini kan kabinetnya Jokowi mengutamakan 'kerja kerja kerja'," kata Anang saat dihubungi Republika, Rabu (21/3).
Menurut dia, pernyataan Luhut secara komunikasi politik juga merupakan hal yang tidak etis dilakukan di ranah publik. Ia mengatakan, Luhut sebagai pejabat publik yang disumpah untuk melayani negara sudah sepantasnya mendengarkan aspirasi seorang warga negara.
Dalam hal ini, ia menuturkan, Amien Rais juga harus dianggap sebagai warga negara Indonesia yang wajib dilindungi dan didengarkan aspirasinya. Dia juga menyatakan, tanggapan Luhut itu tak menjiwai Nawacita yang digaungkan Presiden Joko Widodo.
"Jadi, kalau justru membuat ancaman-ancaman yang dilontarkan dalam sebuah ranah publik dan itu disampaikan ke umum, itu artinya, Pak Luhut itu sendiri tidak menjiwai Nawacita," kata dia.
Anang juga mengatakan, tindakan itu juga dapat memberikan kesan arogansi pemerintah. "Bisa ya, dia menunjukkan kalau dia punya power. Ketika sudah menunjukkan power itu, saya melihat itu ada sebuah daya pikir yang mentok, tidak bisa berpikir secara logic, emosi, dan over reaktif," tuturnya.
Di lain pihak, Anang juga memberikan saran kepada Amien Rais ketika menyampaikan kritikan. Sebagai warga negara, Amien Rais juga harus menyampaikan esensi kritikan itu dengan bahasa yang lebih halus.
"Memang, kalau kita lihat esensi dari kritik itu mungkin perlu dibahasakan dengan bahasa yang lebih halus yang justru tidak memunculkan sebuah kontroversi," kata dia.
Ia pun menyarankan kedua belah pihak untuk saling mengerti posisi diri masing-masing, yakni Luhut sebagai pejabat negara dan Amien sebagai warga negara. "Keduanya harus saling mengerti posisi masing-masing sehingga dalam memberikan gagasan dan tanggapan dapat memberikan bahasa yang baik agar tak memperkeruh suasana lagi," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
