REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil merespons pernyataan Amien Rais yang menilai pembagian sertifikat tanah adalah program kibul pemerintah. Ia pun meminta agar Amien Rais ikut terjun ke lapangan melihat respons masyarakat menerima sertifikat hak atas tanah tersebut.

Dengan begitu, lanjutnya, Amien Rais tak akan mengatakan pemerintah telah melakukan pembohongan. "Oleh sebab itu, kalau misalnya Pak Amien Rais lihat bagaimana penyerahan sertifikat tanah rakyat begitu gembiranya, pasti Pak Amien Rais mengatakan bahwa itu pengibulan, nggak ada," ucap Sofyan, Rabu (21/3).

Sofyan menjelaskan, masyarakat sangat membutuhkan dokumen legal kepemilikan hak atas tanah. Selama ini, pengurusan sertifikat tanah pun membutuhkan waktu yang cukup lama dengan biaya yang besar.

Program pemberian sertifikat tanah gratis ini disebutnya juga akan mengurangi konflik atau sengketa tanah yang selama ini terjadi. "Sertifikat kita tahu dengan adanya sertifikat, paling sedikit konflik itu kita akan hindari di masa datang, kan ada jelas ukurannya, jelas batasnya, jelas pemiliknya pada sertifikat di keluarkan oleh negara," ungkapnya.

Sebelumnya, Amien Rais menyebut ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah oleh pemerintah. Ia menyebut, program sertifikat tanah itu pengibulan karena 74 persen tanah di negeri ini dikuasai oleh kelompok tertentu namun didiamkan oleh pemerintah.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien Rais.

Menanggapi kritikan tersebut, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan pun bereaksi keras dan meminta agar para senior tak asal berkomentar. Menurutnya, pemerintah tak antikritik, namun kritik yang disampaikan haruslah kritik yang membangun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika