Selasa 20 Mar 2018 19:38 WIB

Kampanye di Lamongan, Puti Janjikan Pendidikan Gratis

Puti menjanjikan adanya program pendidikan gratis untuk SMA/SMK.

Rep: Farah Noersativa/ Red: Bayu Hermawan
alon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno (tengah)
Foto: istimewa
alon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno (tengah)

REPUBLIKA.CO.ID, LAMONGAN – Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno melakukan kampanye dengan mengunjungi para pekerja perempuan di pabrik rokok di Desa Karanglangit, Lamongan. Dalam momentum itu, Puti menjanjikan adanya program pendidikan gratis untuk SMA/SMK.

"Ibu-ibu semua, Gus Ipul dan saya punya rencana kebijakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK. Kami berdua berharap, program ini dapat meringankan beban rumah-tangga masyarakat," kata Puti Guntur Soekarno dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (20/3).

Ia yang juga merupakan cucu Presiden Soekarnor itu menyebut, program pendidikan gratis itu akan lebih memudahkan warga Jawa Timur untuk menyimpan dananya untuk keperluan yang lain. "Kalau pendidikan gratis, maka dananya bisa ditabung atau dipakai memenuhi keperluan lain," katanya disambut sorakan respon para ibu-ibu.

Dalam Pilkada Jawa Timur 2018, Calon Gubernur Saifullah Yusuf dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno merumuskan rencana kebijakan pembebasan biaya pendidikan untuk SMA/SMK Negeri. Hal itu tercantum dalam dokumen visi dan misi kedua tokoh tersebut yang diberikan kepada KPU Jawa Timur.

"Gus Ipul dan saya juga ingin memberikan bea siswa bagi siswa-siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu," kata Puti. Program pendidikan gratis itu dirumuskan dengan nama ringkas, 'Dik Dilan' yang berarti pendidikan digratiskan berkelanjutan. Ia memperkirakan, kebijakan itu akan menelan sebanyak Rp 1,5 triliun.

Menurut UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan SMA/SMK telah beralih kepada Pemerintah Provinsi, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Semula, pengelolaan pendidikan itu dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan juga Kota. Kebijakan itu diikuti penerapan kebijakan berbayar untuk siswa-siswa SMA Negeri dan SMK Negeri.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement