Kenyataan ini jelas mengerikan karena mau tidak mau nantinya akan berujung memercikan konflik sosial, yakni konflik agraria. Belakangan, terdengar ada kritikan keras dari Amien Rais ketika berbicara di forum "Bandung Informal Meeting" pada Jumat pekan lalu yang menggugat hal itu. Dengan terbuka bahkan Amien "nekat" mengatakan ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah.

Ia menegaskan, program bagi-bagi sertifikat tanah itu pengibulan karena ada 74 persen tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu, pemerintah diam saja. "Penguasaan tanah yang luar biasa luas itu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan," kata Amien.

Membalas kritikan Amien Rais, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan menanggapi kritik itu dengan mengatakan program sertifikat tanah itu terus berjalan. Tidak benar jika dikatakan program sertifikat tanah itu membohongi karena memang prosesnya lama dan panjang. Luhut meminta "senior-senior" untuk tidak asal bunyi dalam berbicara. "Dia kan 70 tahun, atau 71 tahun juga," kata Luhut.

Lahan perkebunan Kelapa Sawit. (ilustrasi)

Ia menegaskan, pemerintah tidak antikritik, tetapi meminta agar kritik yang disampaikan kritik yang membangun. Luhut mengaku memiliki rekam jejak sosok yang disebutnya senior dan berusia 70 tahun itu.

Dalam sebuah berita media daring nasional, Luhut bereaksi keras dengan mengatakan, "Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?”

Jelas memang suasana sudah telanjur panas. Semua tahu ini tahun politik. Pendukung Amien Rais seperti Wakil Ketua Umum DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, hendaknya kritikan itu ditanggapi dengan elegan. Bahkan, dia menilai, seharusnya tidak muncul dari seorang yang duduk di pemerintahan.

“Apa tidak ada pernyataan yang lebih elegan untuk menanggapi kritik Pak Amien Rais ke pemerintah,” kata Taufik seraya menyatakan khawatir pernyataan yang disampaikan Menko Maritim justru akan memicu polemik baru. 

Namun, yang pasti di tengah 'hujan' polemik, nasib para kaum 'Marhaen' dan juga petani Banten kini banyak yang sudah banyak telanjur papa. Benar kiranya istilah: bila 'gajah berkelahi maka pelanduklah yang mati.'

Apakah orang kecil akan terus menjadi korban?

*Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika.

Ikuti Whatsapp Channel Republika