REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI -- Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Dedi Mulyadi, memiliki gagasan berupa solusi untuk masalah banjir. Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat harus menguatkan program yang sudah digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. ''Ini perlu sinergi ke depan antara properti yang dibangun dengan aspek lingkungan. Pak Wali Kota Bekasi sudah ada solusi melalui APBD-nya, bikin polder, bikin sodetan, kemudian normalisasi sungai. Ini harus dikuatkan oleh pemprov,” katanya di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Karang Satria, Kota Bekasi, Senin (19/3).
Sinergitas yang dimaksud oleh mantan bupati Purwakarta dua periode tersebut adalah rekomendasi Rencana Umum Tata Ruang. Pemprov Jawa Barat, menurut Dedi Mulyadi, dapat memberikan rekomendasi tersebut kepada kabupaten/kota di Jawa Barat. “Setiap kabupaten/kota pasti memiliki tata ruangnya sendiri. Pemprov tidak bisa melakukan intervensi, tetapi bisa memberikan rekomendasi RUTR itu agar diperhatikan dan dilaksanakan,” ujarnya dalam rilis yang diterima Republika, Senin (19/3).
Selain membangun sinergi dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga mengusulkan pembangunan danau di setiap kelurahan. Danau yang berfungsi sebagai resapan dan penampungan air itu dibangun di daerah rawan banjir. “Air itu agar tidak mengalir sembarangan maka harus dibuat tempat penampungannya. Saya kira danau kecil di kelurahan yang rawan banjir bisa menjadi solusi,” katanya.
Selain fungsi resapan air, menurut dia, danau tersebut juga dapat berfungsi sebagai arena rekreasi warga sekitar. Sehingga, warga di kelurahan yang biasanya sudah berkarakter urban tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk rekreasi. “Liburan warga nanti tidak perlu jauh-jauh, ya di danau itu. Makanya, danaunya perlu ditata dengan baik,” ungkapnya.
Untuk jangka panjang, pria yang lekat dengan iket Sunda berwarna putih itu juga memiliki program. Wilayah kota yang biasanya ditumbuhi oleh produk-produk properti harus berkontribusi positif terhadap perkampungan di sekitarnya. “Kuncinya, keseimbangan harus terjadi. Para pendatang yang tinggal di daerah yang diisi oleh properti harus memberikan kontribusi kepada para penduduk awal. Sehingga, seluruh fasilitasnya setara dan berwawasan lingkungan,” katanya. Penataan lima ribu kampung menjadi program unggulan Dedi Mulyadi jika terpilih dalam pilgub Jawa Barat pertengahan tahun ini. Pajak yang dihasilkan dari daerah properti harus dialirkan seluas-luasnya untuk penataan kampung tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika