REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan tak ada kebocoran bahkan penjualan data pribadi dan kependudukan kartu seluler prabayar pascaregistrasi. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Ahmad M Ramli pun membantah isu kebocoran data ke negara asing
"Semuanya sama sekali tidak benar, data (pribadi dan kependudukan) kartu seluler tidak kami utak-atik," ujarnya saat diskusi bertajuk "Registrasi Data Kartu Telepon: Aman dan Terjamin", di Jakarta Pusat, Rabu (14/3).
Namun, ia mengakui memang ada penyalahgunaan data kependudukan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk registrasi kartu seluler prabayar. "Kami akui di lapangan ada penyalahgunaan tetapi bukan kebocoran data," katanya.
Ia mengklaim seluruh data kependudukan aman di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kementerian ini, kata dia, punya standar operasional procedure (SOP) yang ketat untuk melindungi. Kemudian operator seluler dengan ISO 270001.
"Jadi, kata-kata kebocoran data terlalu tendensius," ujarnya.
Meski isu kebocoran data mewarnai registrasi pelanggan data prabayar ini, antusiasme masyarakat untuk mendaftar tidak berkurang. Berdasarkan data Kemenkominfo, tercatat hingga Rabu (14/3) pagi pukil 07.00 WIB sudah 351.595.558 kartu seluler prabayar teregistrasi.
Sebenarnya, kata dia, Kemenkominfo sudah memprediksi ini. Bahkan, awalnya Kemenkominfo memprediksi sekitar 360 juta kartu seluler prabayar registrasi.
"Terima kasih pada masyarakat yang sudah registrasi. Jumlahnya terus meningkat meski ada isu kebocoran data," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
