Capres bisa dari orang luar partai, bisa mantan panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan lainnya. Proyeksi konfigurasi politik tersebut harus dicermati dan diantisipasi oleh kubu-kubu yang mengklaim kubunya paling kuat dalam pilpres 2019. Pembentukan 'koalisi politik tandingan yang bukan sekadar 'pakta politik kosong' adalah pilihan strategis yang dapat dipertimbangkan.
Perihal kesulitan terbentuknya poros tengah ini juga disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari. Ia mengatakan, PAN dan PKB bergabung dengan Demokrat bisa menjadi rumit karena masing-masing ketua umum dari partai tersebut memiliki kepentingan yang berbeda.
Jika Demokrat menjadi pemimpin koalisi karena memiliki jumlah kursi paling banyak maka penentuan wakilnya akan menjadi rumit. "Misalnya, mau mengajukan calon presiden Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian, siapa wakilnya? Apa Zulkifli Hasan atau Muhaimin Iskandar? Kalau Zulkifli jadi wapres, mau tidak Muhaimin gabung, atau sebaliknya? Nah, itu rumitnya," kata Qodari.
Persoalan kedua, elektabilitas tokoh-tokoh yang diusung poros ketiga ini masih jauh di bawah Jokowi dan Prabowo. Sampai saat ini Jokowi dan Prabowo Subianto adalah dua kandidat dengan elektabilitas paling tinggi. Hingga hari ini, belum ada calon lain yang melebihi atau menyamai kekuatan kedua kandidat tersebut.
Yang terjadi, Qodari menilai, partai-partai tersebut kemungkinan akan merapat ke figur partai yang memiliki elektabilitas tinggi. Sejumlah partai Islam lainnya telah merapat ke kedua figur yang memiliki elektabilitas tinggi tersebut. Seperti PPP yang merapat ke Jokowi dan PKS yang kemungkinan akan tetap bergabung dengan Gerindra.
"Tinggal PKB dan PAN, kalau bergabung tidak cukup memenuhi syarat 20 persen kursi. Jadi, kemungkinan PKB dan PAN ini akan merapat ke salah satu kubu, kalau tidak Jokowi, ya Prabowo," kata Qodari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
