REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG -- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Gelar kehormatan tersebut akan diberikan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati Kamis (8/3), di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
“IPDN memberikan gelar doktor kehormatan sebagai pengakuan kenegarawanan Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau sosok yang berpengetahuan luas mengenai politik dan pemerintahan serta konsisten menegakkan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau sosok yang meletakkan dasar kebijakan desentralisasi yang berkesinambungan untuk Indoneaia Raya,” kata Gubernur IPDN, Ermaya Suradinata, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (7/3).
Ermaya menuturkan, bukan sebuah kebetulan IPDN memberikan gelar doktor kehormatan kepada Megawati pada Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Sebab, Megawati dinilai sebagai sosok yang benar-benar kokoh dalam prinsip dan bersikap tegas.
“Selama memimpin, seluruh jajaran kabinet gotong-royong bekerja dengan tenang karena beliau selalu tegas mengambil tanggung jawab terhadap berbagai persoalan penting, namun pada saat bersamaan tetap menampilkan kepemimpinan perempuan yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sangat respek terhadap lingkungan dan kebudayaan,” ujar Ermaya.
Gelar Doktor Honoris Causa dari IPDN menjadi gelar Doktor Honoris Causa ke tujuh yang telah diterima Megawati. Sebelumnya, Megawati sudah menerima enam gelar Doktor Honoris Causa, yakni dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang (2001); Moscow State Institute of International Relation, Rusia (2003); Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel (2015); Universitas Padjadjaran (2016); Universitas Negeri Padang (2017); dan Mokpo National University, Mokpo, Korsel (2017).
Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Nasyirul Falah Amru, menilai, IPDN telah tepat dalam memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Megawati. Sebab, Megawati telah sukses membawa Indonesia melewati masa transisi demokrasi.
Menurut Nasyirul, menjadi pemimpin perempuan di negara mayoritas Muslim terbesar itu tidak mudah. Apalagi, tantangan yang dihadapi Megawati saat itu sangat berat. “Ibu Megawati mampu membuktikan beliau sukses membawa Indonesia pasca-Orde Baru tinggal landas menuju cita-cita demokrasi,” ujar pria yang akrab disapa Gus Falah.
Anggota DPR ini menilai, Megawati adalah sosok pemimpin nasionalis-relijius yang menempatkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. “Nilai-nilai kebangsaan beliau bersanding dengan nilai-nilai kemanusian yang bersumber dari cita-cita Islam,” ujarnya.
Buktinya, kata Gus Falah, selama menjadi presiden, Megawati konsisten membela kemerdekaan bangsa Palestina. Putri proklamator Bung Karno itu pun tegas menolak invasi Amerika Serikat ke Irak.
“Ini adalah konsistensi Ibu Megawati dalam menjalankan amanat konstitusi bahwa penjajahan atas bangsa lain tidak boleh terjadi di muka bumi ini,” tegas Wakil Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) ini.
Tidak hanya soal sikap politik, Gus Falah juga mencatat, sejumlah lembaga negara lahir di era kepemimpinan Megawati. Antara lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Bayangkan bagaimana jadinya negara ini jika KPK tidak jadi didirikan kala itu? Karenanya, kita patut bersyukur atas komitmen Ibu Megawati terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini,” kata Falah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika