REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot Sofyan Djalil dari jabatannya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN berkali-kali jika tak mampu memenuhi target sertifikasi tanah untuk rakyat. Presiden menargetkan 7 juta sertifikat tanah dibagikan kepada rakyat tahun ini.
"Saya sudah perintahkan kepada Pak Menteri, tahun ini 7 juta (sertifikat) kalau enggak bisa ganti, saya copot," kata Presiden Jokowi di halaman Sirkuit Sentul, Babakan Madang, Selasa (6/3).
Ancaman pencopotan itu sebenarnya sudah dilakukan berkali-kali bahkan setiap kali ketika acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat dilakukan di berbagai daerah. Menteri Sofyan Djalil sendiri hanya tersenyum-senyum ketika mendengar pidato Presiden tersebut.
"Menterinya juga nyuruh ke Kanwil BPN-nya kalau enggak sampai target copot juga. Kerja kalau enggak seperti itu ya enggak rampung-rampung," tegas Jokowi.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan betapa persoalan sengketa lahan menjadi momok di negeri ini. Presiden saat kunjungan kerja ke berbagai daerah selama ini mengaku selalu mendapatkan keluhan terkait sengketa lahan. Menurut dia, sengketa lahan terjadi karena belum dimilikinya sertifikat oleh seseorang.
"Kabupaten Bogor juga sama banyak sengketa karena rakyat belum pegang tanda bukti hak atas tanah. Kalau sudah pegang mau apa. Sudah enggak bisa apa-apa," tuturnya.
Presiden pada kesempatan itu berpesan kepada masyarakat yang sudah menerima sertifikat untuk menjaga sertifikat dengan baik serta memperhitungkan dengan cermat jika akan mengagunkan sertifikat ke bank.
Presiden sekaligus menyempatkan untuk berdialog singkat dengan tiga perwakilan masyarakat memberikan quiz sederhana kemudian menghadiahkan sepeda kepada mereka. Dalam kesempatan yang sama diserahkan 15.000 sertifikat kepada masyarakat di wilayah Bogor meliputi empat kecamatan.
Tahun lalu 5 juta sertifikat diserahkan kepada masyarakat, tahun ini ditargetkan jumlah itu naik menjadi 7 juta sertifikat kemudian menjadi 9 juta sertifikat dapat diserahkan kepada masyarakat pada 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika