Rabu 28 Feb 2018 17:52 WIB

Anies: Rumah DP Nol Persen di Rorotan Boleh Diinvestigasi

Anies mengatakan tidak akan meluncurkan proyek yang belum matang

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Bilal Ramadhan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan penggunaan underpass atau jalur lintas bawah Kartini-Lebak Bulus, Rabu (28/2).
Foto: Republika/ Mas Alamil Huda
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan penggunaan underpass atau jalur lintas bawah Kartini-Lebak Bulus, Rabu (28/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pembangunan rumah di Rorotan yang rencananya untuk rumah RP nol rupiah bukan milik Pemprov DKI. Anies bahkan mendorong media untuk melakukan investigasi terkait proses pembangunan rumah di Rorotan, Jakarta Utara tersebut.

"Pokoknya hari ini tidak ada acara itu (peletakan batu pertama). Teman-teman (media) boleh investigasi, itu hak teman-teman. Yang jelas pemprov tidak akan meluncurkan sesuatu yang belum matang," kata dia di Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

Anies mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana untuk melakukan peletakan batu pertama untuk rumah DP nol setelah Klapa Village di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ia mengaku tak ingin gegabah dalam menyediakan rumah DP nol untuk warga Jakarta.

"Karena ini menyangkut sesuatu yang punya efek jangka panjang bagi warga. Warga punya harapan sangat besar pada soal rumah milik, hunian milik. Karena itu kita tidak ingin ada langkah atau seremoni yang sekedar untuk memenuhi harus ada rumah," ujar dia.

Anies menambahkan, dirinya tak akan mengumumkan ke publik rencana baru terkait pembangunan rumah DP nol rupiah sebelum semuanya matang digodok. Program Pemprov DKI untuk rumah DP nol rupiah, kata dia, baru di Pondok Kelapa berupa rumah susun.

"Kita belum ada program itu (rumah DP nol rupiah saat ini). Yang kita sudah luncurkan, yang sudah diluncurkan (Klapa Village). Yang sekarang belum ada," ujar dia.

Peletakan batu pertama rumah DP nol rupiah di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, batal dilakukan pada hari ini, Rabu (28/2). Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, penundaan karena masih ada beberapa hal yang harus dikaji kembali.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement