REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, dan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta selama empat tahun terakhir memperjuangkan pembangunan bandar udara (bandara) baru di Bali Utara.
Presiden Direktur PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Bumi Panji Sakti, Made Mangku mengatakan pihaknya sekarang sedang menunggu izin penentuan lokasi yang tak kunjung diterbitkan Kementerian Perhubungan. Meski seluruh tahapan dan persyaratan sudah dipenuhi.
"Ini sudah dirancang dan dibahas empat tahun lalu. Kajian lingkungan, kajian teknis, dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten tidak ada masalah. Izin penentuan lokasi masih tertahan di Kementerian Perhubungan," katanya, Selasa (27/2).
Made Mangku berharap pemerintah pusat segera merilis izin penentuan lokasi tersebut mengingat pembangunan bandara ini sangat ditunggu masyarakat Bali. Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan surat disposisi untuk menindaklanjuti segera pembangunan Bandara Internasional Bali Utara lewat surat bernomor B-1033/M.Sesneg/D-1/HK.04.02/11/2017 kepada Menteri Perhubungan.
Ketika ditanyai kemungkinan penundaan tersebut berkaitan dengan pemilihan gubernur pertengahan Juni 2018, Made Mangku tak ingin berspekulasi.
Sejumlah pihak menduga realisasi pembangunan bandara baru ini akan menguntungkan kubu Ketut Sudikerta yang tahun ini maju sebagai calon wakil Gubernur Bali bersama Rai Mantra.
"Kapasitas beliau (Ketut Sudikerta) memang sebagai wakil gubernur sejak empat tahun lalu, sementara pilkada kan baru sekarang. Jika pembangunan bandara ini dikaitkan dengan pilkada, kami tak tahu menahu soal itu," ujarnya.
Sejumlah investor melalui PT BIBU Bumi Panji Sakti siap mendanai pembangunan bandara di Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng ini dengan alokasi dana mencapai Rp 50 triliun.
Komisaris PT BIBU Bumi Panji Sakti, Iwan Erwanto menjelaskan hingga saat ini ada 16 investor yang tergabung dalam konsorsium Kinessis Capital and Investment (KCNI) siap mendanai mega proyek bandara bertaraf internasional ini. Mereka beranggotakan Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara Timur Tengah.
"Pembangunan fisik bandara sendiri setidaknya membutuhkan dana Rp 27 triliun. Dana ini sudah disiapkan dan kami siap membangun," kata Iwan, Selasa (27/2).
Iwan berharap pembangunan bandara ini segera direalisasikan mengingat dua investor mulai berpikir ulang akibat terus tertundanya pembangunan bandara ini. Investor membandingkan investasi di Malaysia yang langsung bisa diproses setelah empat bulan perizinan dan penetapan lokasi.
"Kami mencoba terus meyakinkan mereka karena Presiden RI pun mendukung pembangunan bandara ini," kata Iwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika