REPUBLIKA.CO.ID,PADANG - Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno (IP) meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk hidup sederhana, alias bisa mengerem konsumsi untuk hal-hal di luar kebutuhan primer. Menurutnya, watak konsumtif yang dimiliki para PNS justru menuntun pada praktik korupsi. Keinginan untuk terus berbelanja, menurutnya, membuat PNS mencari jalan lain untuk mendapat uang.
"Kadang gaji terpotong 70 persen (untuk belanja). Sisa 30 persen. Ini peluang untuk langgar aturan. Uang kurang jadinya korupsi," jelas IP usai mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI Kantor Gubernur Sumbar, Senin (26/2).
IP meminta PNS untuk bisa membelanjakan gajinya untuk hal-hal yang produktif atau investasi yang memberikan 'return'. Untuk menekan pengeluaran bulanan PNS ini, IP juga mendesak KPRI Kantor Gubernur untuk bisa membuka gerai ritel yang bisa memenuhi kebutuhan pegawai dengan harga miring. Ia meminta koperasi pegawai untuk memperoleh pasokan barang langsung dari distribusi sehingga produk yang dijual bisa murah. Artinya, pegawai bisa menekan pengeluaran dan koperasi diuntungkan.
Dengan jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Sumbar yang nyaris menyentuh angka 30 ribu orang, IP memandang hal itu sebuah modal besar bagi koperasi pegawai untuk menangkap potensi pasar. Koperasi harus bisa melakukan ekspansi usaha dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari pegawai. Bahkan menurutnya, dengan frekuensi perjalanan dinas yang cukup tinggi, bisa saja KPRI membuka jasa tour and travel.
"Ini semua kan peluang. Pada prinsipnya, hiduplah sederhana, cukuplah sebagai PNS," kata IP.
Menanggapi ide Gubernur, Ketua Unit Koperasi Kantor Gubernur Sumbar, Ell Yawardi menyatakan akan segera membahas bersama pengurus-pengurus lainnya. Menurutnya, pihaknya sudah menyusun program kerja tahun 2018 dan sudah sejalan dengan ide-ide yang disampaikan Gubernur Sumbar. Meski begitu, Ell menyebutkan ada satu target jangka pendek yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan ekspansi bisnis yang cukup besar.
"Hingga saat ini, koperasi kantor Gubernur belum mempunyai kantor sendiri, rencana pembangunan tersebut sudah ada dan sudah mulai dirancang pasca gempa 2009, yang nanti berlokasi di komplek kantor Gubernur juga" sebutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika