REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengungkap dugaan persekongkolan mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin dengan KPK sebagaimana dituduhkan Fahri. Menurutnya, ia juga telah mengingatkan Presiden Jokowi bahwa KPK hanya akan mengacaukan perekonomian nasional karena membuat ketidakpastian hukum dan situasi politik.
Hal ini menurut Fahri juga tidak lepas dari peran M Nazaruddin yang menjadi 'mulut utama' KPK dalam persekongkolan tersebut. "Pak Jokowi berani nggak menghentikan skandal ini. Kalau enggak, saya yakin Pak Jokowi juga kena (ikut disebut oleh Nazaruddin) ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (20/2).
Fahri Hamzah sebelumnya menegaskan tidak terlibat kasus maupun menerima aliran dana proyek pengadaan KTP Elektronik (KTP-el). Hal itu menyusul tuduhan Nazaruddin bahwa ia ikut menerima sejumlah uang korupsi KTP-el saat menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI.
Fahri juga meyakini, apa yang dilakukan Nazarudddin menyebutkan nama-nama pejabat termasuk dirinya juga tidak memiliki bukti dasar. Ia justru menduga ada skandal persekongkolan antara Nazaruddin dan oknum KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Modusnya itu adalah dalam rangka menggalang satu desain untuk membungkam menakutkan, tapi ini dikendalikan oleh persengkongkolan. Paling tidak saya mau menyebut, ada dua pihak yang persengkongkolan ini, Nazar itu sendiri, oknum-oknum di dalam KPK yang merupakan bagian dari timnya Nazar," ujar Fahri.