REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Komisi IV DPR RI akan menambah anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah tangkapan ikan tuna di perairan Bali. Namun, belum dapat dipastikan berapa besaran anggaran yang akan ditambah. Sebab hal tersebut bergantung pada permintaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Ya bentuk dorongannya nanti kita akan menambah anggaran. Belum tahu (besarannya), tergantung KKP," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi dari Fraksi PAN, saat melakukan kunjungan reses di Loka Riset Perikanan Tuna di Denpasar, Bali, Senin (19/2).

Meski begitu, dalam kunjungan tersebut, Viva mengapresiasi langkah Pemerintah membangun Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol di Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Balai ini menjadi tempat untuk membantu pembudidayaan ikan tuna di Bali. Hanya saja, ia mengakui, perlu ada peningkatan jumlah tangkapan ikan tuna melalui budidaya tersebut.

"Apa yang dilakukan pemerintah itu cukup bagus, yaitu dengan melakukan budidaya ikan tuna di daerah Gondol, Buleleng. Jadi ini upaya yang sangat bagus, tinggal perlu ditingkatkan efektifitasnya karena dari 1.000 telor (ikan tuna) itu yang hidup hanya 2 persen," tuturnya.

Kendala yang masih terjadi dalam pembudidayaan tersebut, terang Viva, yakni pada teknologi dan persoalan genetikanya.

"Kami dari Komisi IV mendorong agar budidaya ini semakin baik dilakukan dan nanti ada pelepasan seperti budidaya lobster dan ikan kerapu dan lainnya. Itu sangat bagus agar nelayan tidak kesulitan menangkap," jelasnya.

Viva juga menyayangkan jumlah tangkapan ikan tuna di wilayah perairan Bali relatif menurun. Kondisi ini disebabkan beberapa hal. Di antaranya, karena banyak /baby tuna yang ditangkap nelayan dan masalah transhipment (bongkar muat).

Sebanyak 24 anggota komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja reses di Provinsi Bali. Viva Yoga menjadi ketua tim dalam kunjungan kerja yang dilakukan pada Senin (19/2) sampai Selasa (20/2).

Ikuti Whatsapp Channel Republika