REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang paling banyak melakukan tindak korupsi pada 2017. Berdasarkan pantauan ICW, sebanyak 68 kasus korupsi dilakukan di Jawa Timur dan telah merugikan negara hingga Rp 90,2 miliar.

Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah menyampaikan, Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara menempati urutan kedua dan ketiga dengan jumlah kasus berturut-turut sebanyak 42 dan 40 kasus korupsi. Kendati demikian, meskipun Jawa Timur menempati urutan pertama dalam banyaknya jumlah kasus korupsi, namun kasus korupsi di Jawa Barat justru memiliki nilai kerugian negara yang paling besar hingga Rp 647 miliar.

"Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan nilai kerugian negara paling besar yaitu Rp 647 miliar. Kasus korupsi dengan nilai kerugian negara paling besar di Jawa Barat adalah kasus dugaan korupsi pencairan kredit fiktif di Bank Jabar (BJB) Syariah yang melibatkan Yocie Gusman," kata Wana di kantor ICW, Senin (19/2).

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara tercatat terdapat 40 kasus korupsi dan mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 286 miliar dan di Sulawesi Selatan terdapat 26 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 390 miliar. Di Riau, ditemukan 25 kasus korupsi dengan kerugian negara hingga Rp 145 miliar dan di Aceh terdapat 29 kasus yang menyebabkan kerugian hingga Rp 133 miliar.

Sedangkan di Kepulauan Riau, ICW mencatat terdapat 18 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 126 miliar, 29 kasus korupsi di Jawa Tengah dengan kerugian negara Rp 40,3 miliar, dan di NTB sebanyak 18 kasus yang menyebabkan kerugian hingga Rp 6,7 miliar. Meskipun begitu, tidak selamanya provinsi tersebut melakukan korupsi.

"Namun penegak hukum yang juga aktif menangani tindak korupsi," ujarnya.

Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri pun mengingatkan kepada calon gubernur di daerah tersebut agar mengetahui bahwa provinsinya memiliki banyak kasus korupsi. Dengan begitu, diharapkan dapat menyampaikan kepada masyarakat langkah penanganan pencegahan korupsi di daerahnya masing-masing.

Tujuh di antaranya itu sedang berlangsung pemilihan gubernur, seperti di Sumatera Utara, Riau, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, dan Sulawesi Selatan. "Terkait dengan ini kami mengingatkan calon gubernur di daerah ini untuk tahu bahwa provinsinya memiliki banyak kasus korupsi," ujar Febri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika