REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan akan memecat kadernya yang kedapatan terjerat kasus ataupun tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menurutnya merupakan komitmen dari partai.
"Sikap partai tidak berubah hanya komitmen yang memberikan efek jera berupa pemecatan kepada mereka-mereka yang kena OTT dan kena kasus korupsi," tegas Hasto di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Sabtu (17/2).
Karena, sambung Hasto, bagi PDIP, kepuasan harus dibangun oleh rakyat. Ketika mencari calon wakil kepala daerah pun, yang dicari pemburu untuk rakyat dan bukan menghalalkan segala cara.
"Kami menerapkan strategi berpengaruh, kami ingin agar kami menetapkan calon bukan hanya beban calon sendiri. Tetap calon bergerak. Dan rekomendasi kami pecat. Strategi gotong royong bahkan biaya pemilu," tuturnya.
Sampai saat ini sudah empat pejawat yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan KPK. Mereka adalah Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko; Bupati Ngada, Marianus Sae; Bupati Subang Imas Aryumningsih dan Bupati Lampung Tengah Mustafa.
Rata-rata para calon kepala daerah tersebut terjerat suap para penggarap proyek di wilayah administratifnya masing-masing dan diduga suap yang mereka terima digunakan untuk berkampanye.
Diketahui, Nyono sudah ditetapkan sebagai calon Bupati Jombang bersamaSubaidi Muhta dan mendapatkan nomor urut dua. SementaraMarianus sudah resmi menjadi calon Gubernur NTT bersamaEmmilia Nomleni, mereka diusung PDIP dan PKB.
Imas sendiri diketahui baru saja ditetapkan sebagai calon bupati Pilkada Subang. Imas dan pasangannya, Sutarno, juga sudah memperoleh nomor urut dua untuk Pilkada dengan dukungan dari PKB dan Golkar. Sementara Mustafa bersama Ahmad Jajuli diusung Partai Nasdem, PKS, dan Hanura maju untuk menjadi Calon Gubernur Lampung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika