REPUBLIKA.CO.ID, KAJEN -- Masalah kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan masih menjadi persoalan yang harus diatasi. Setelah mendapat proyek pembangunan tanggul raksasa penahan rob yang secara tidak langsung mengatasi masalah lingkungan kumuh di kawasan pesisir, Pemkab Pekalongan juga mendapat dana bantuan dari Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) senilai Rp 6 miliar.

"Dana sebesar itu, khusus akan dimanfaatkan untuk pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja) di Pekalongan," jelas Bupati Asip Kholbihi, Kamis (15/2).

Bantuan tersebut, menurut Asip, dipastikan diperoleh Pemkab Pekalongan setelah dia menandatangani dari perjanjian kerja sama dengan Kementrian PUPR di Pasang, Sumatra Barat, Rabu (14/2). Dia menyebutkan, adanya bantuan ini antara lain akan menyelesaikan masalah pemukiman kumuh yang masih terdapat di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Pekalongan.

"Kawasan kumuh tersebut, secara berangsur-angsur akan kita ubah menjadi kawasan yang sehat dan manusiawi. Salah satunya yang dibenahi, masalah penataan tata kelola limbah tinja," jelasnya.

Dia menilai, proyek ini sangat penting karena terkait dengan salah satu misi Kabupaten Pekalongan. Yaitu, upaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.

Menurut Bupati, bila mengandalkan anggaran yang dimiliki Pemkab, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pemukiman kumuh ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis, kreatif dan terus menerus agar program penataan kawasan kumuh ini bisa lebih cepat dilakukan.

"Menjalin network dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, terus kita lakukan agar bisa mengatasi berbagai persoalan di Kabupaten Pekalongan."

Ikuti Whatsapp Channel Republika