REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebutkan, partainya akan menindak tegas kader yang terjerat korupsi, termasuk Bupati Subang Imas Aryumningsih yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan, Golkar tidak menoleransi tindakan korupsi.
"Kami cukup kecewa dan prihatin, para kepala daerah, khususnya pimpinan atau kader Golkar, tidak mengambil pelajaran dari peristiwa serupa yang dialami kepala daerah lain sebelumnya dan masih saja melakukan hal yang sama," terang Doli dalam keterangan persnya, Rabu (14/2).
Apalagi, tambahnya, Golkar secara terbuka telah mendeklarasikan Gerakan Golkar Bersih. Ia mengingatkan, Ketua Umum DPP Partai Golkar juga telah berkali-kali secara tegas meminta agar seluruh kader untuk menghindari praktik korupsi.
"Khususnya yang saat ini diberi tanggung jawab sebagai pejabat negara, baik yang ada di eksekutif maupun di legislatif," katanya.
Karena itu, Doli menyebutkan, tentu pihaknya akan melakukan tindakan yang tegas terhadap kader yang masih ikut terjerat kasus korupsi, termasuk terhadap Bupati Subang yang juga sedang mencalonkan kembali. Menurut Doli, Partai Golkar hari ini tak menoleransi tindak korupsi.
"Pencalonannya akan segera dievaluasi sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Walau pun pasti tidak mudah, karena akan menghadapi beberapa constrain," tutur dia.
Doli menuturkan, sikap tegas penting untuk menjaga konsistensi Partai Golkar dengan tag line barunya. Selain itu, sikap tegas juga perlu dilakukan untuk menghindari adanya pengaruh negatif terhadap calon-calon Partai Golkar di daerah yang lain, khususnya di Jawa Barat.
Ia berharap, KPK dalam melakukan OTT atau menetapkan para Kepala Daerah sebagai tersangka benar-benar objektif, profesional, dan bebas dari tendensi politik apalagi terhadap partai politik tertentu. Posisi Golkar, kata dia, jelas dan tegas. "Kami mendukung penuh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika