REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin optimistis kebijakan integrasi satu peta akan rampung pada Agustus 2018 ini. Kendati demikian, pembaharuan dan sinkronisasi satu peta akan terus dilakukan. 

“Jadi Insyaallah Agustus 2018 kita selesaikan. Semua selesai. Tapi updating, sinkronisasi akan tetap berlanjut terus. Kerena kebijakan satu peta ini tidak akan pernah selesai,” jelas Hasanuddin di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (5/2).

Hasanuddin mengatakan, meskipun integrasi satu peta akan rampung pada Agustus 2018 nanti, tetapi peta ini belum dapat diakses oleh publik. Sebab, kata dia, masih banyak lahan seperti di daerah Kalimantan yang tumpang tindih setelah diintegrasikan. 

Ia mencontohkan lahan yang bermasalah tersebut, yakni lahan perkebunan dan pertambangan, serta lahan kehutanan. “Mungkin juga soal batas. Kalau itu bisa dibuka nanti dimanfaatkan orang yang berniat jelek. Misalnya, diubah-ubah. Makanya protokol soal pemakaian ini sedang digarap oleh Kemenko Perekonomian. Mana yang boleh di-download, mana tertutup mana yang bisa di-read,” jelasnya.

Menurut dia, hingga saat ini, baru 18 kementerian dan lembaga yang telah berkoordinasi dan mengumpulkan data dalam kebijakan satu peta ini. Lembaga yang belum berkoordinasi dalam proyek ini di antaranya yakni Badan Intelijen Negara (BIN).

“Umumnya oke, tapi ada kementerian/lembaga masih rahasia. Kami maklumi karena ada kebijakan,” ujar dia.

Berdasarkan Peraturan Presiden, skala kebijakan satu peta ini yakni 1:50.000. Saat ini, percepatan pengerjaan kebijakan satu peta ini masih fokus pada peta tata ruang dan juga tumpang tindih lahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika