REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono, mengatakan pihaknya mengeluarkan surat penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jombang pada Senin (5/2). Keputusan ini dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko sebagai tersangka kasus suap perizinan dan pengurusan penempatan pejabat di Pemkab Jombang.

"Hari ini (keputusan) soal Plt Bupati nya dikeluarkan Pak Mendagri, " ujar Sumarsono kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/2).

Dalam Surat Keputusan (SK) penetapan Plt Bupati tersebut, Mendagri menunjuk Wakil Bupati Jombang, Mundjidah Wahab sebagai Plt Bupati. Sebelumnya, usai diperiksa oleh KPK pada Ahad (4/2), Nyono menyatakan akan mundur dari jabatan sebagai Bupati Jombang.

Hal ini diapresiasi oleh Kemendagri karena yang bersangkutan juga akan memasuki akhir masa jabatan (AMJ) dalam waktu dekat. Sumarsono menyebut pengunduran diri Nyono bentuk pertanggungjawaban yang baik.

"Lebih baik mundur, supaya ada tanggung jawab politik sebagai ketua DPD Golkar dan bupati. Itu bentuk pertanggungjawaban yang baik dan bisa diterima, " tegas Sumarsono.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Nyono Suharli Wihandoko sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim satgas KPK terkait dengan perizinan dan pengurusan penempatan di Pemkab Jombang Jawa Timur pada Sabtu (3/2). Ketua DPD Partai Golkar Jatim itu tertangkap tangan menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Silestyanti untuk memuluskan jalan Inna menjadi kepala dinas kesehatan definitif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika