REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengajukan anggaran sebesar Rp233 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun kembali gedung DPRD Sulsel yang rusak akibat dibakar massa pada Sabtu (30/8).
"Kita usulkan sesuai dengan hasil hitungan kita dan sudah kita ajukan ke Kementerian PU. Dari kementerian, beritanya tahun ini (dialokasi). Insyaallah, mudah-mudahan sesuai apa yang disampaikan," ujar Andi Sudirman kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sulsel di Aula Kantor Dinas BMBK Provinsi Sulsel, Makassar, Senin.
Pemerintah Provinsi Sulsel hanya mengajukan anggaran perbaikan gedung DPRD, sementara kepastian jumlah bantuan dari Kementerian PU belum diketahui. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bahwa perhitungan awal kerugian mencapai Rp1 triliun akibat kerusuhan dan pembakaran gedung pemerintah di berbagai daerah.
"Tapi, itu masih secara berita kita baca. Kita tunggu saja hasil balasan suratnya. Sudah dihitung semua, itu di-cover (ditalangi) kementerian. Kita ajukan Rp233 miliar," kata Gubernur.
Konsultasi DPRD Sulsel dengan Pemerintah Pusat
Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menyatakan lembaganya telah berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait anggaran pembangunan kembali gedung DPRD yang dibakar massa. "Kita kemarin sudah konsultasi dengan beberapa pihak terkait, termasuk Balai Cipta Karya, Ditjen Otda Kemendagri sebagai bagian yang mengakomodasi pemerintah daerah," ujarnya di sela rapat paripurna membahas APBD Perubahan 2025.
"Insyaallah dalam waktu dekat dari Kementerian PU akan melakukan survei perhitungan segala sesuatu terkait dengan pembiayaan dan pembangunan lainnya," ucap legislator yang akrab disapa Cicu ini.
Sementara menunggu pembangunan, Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel akan digunakan sebagai kantor sementara DPRD Sulsel. Pembangunan kembali gedung tersebut diperkirakan membutuhkan waktu paling cepat setahun.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika