REPUBLIKA.CO.ID,KUTA — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Provinsi Bali, melakukan deportasi sebanyak 55 warga Cina dan satu warga Taiwan yang terlibat kejahatan internasional media daring atau online fraud. Setelah dideportasi, 56 orang warga asing itu masuk daftar hitam (black list) atau tidak bisa datang lagi ke Indonesia, khususnya Bali, untuk selamanya.
"Hari ini pukul 09.00 Wita, kami segera melakukan deportasi terhadap warga Tiongkok dan Taiwan dengan tujuan pesawat Listen Cina menuju Tianjin, Cina," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Bali Ari Budijanto di Bandara Ngurah Rai Bali, Jumat (2/1).
Puluhan warga asal Tiongkok ini datang ke Bali dengan menggunakan visa sebagai wisatawan yang izin tinggalnya sudah habis. Warga asal negeri Tirai Bambu yang terlibat kasus kejahatan dunia maya ini, Ari mengatakan, ada yang masuk ke Bali pada November 2017 dan Desember 2017. Karena itu, sebagian besar izin tinggalnya sebagai wisatawan sudah habis.
Namun, dia mengatakan, ada juga beberapa tersangka dengan izin tinggalnya masih berlaku karena Polda Bali melakukan penangkapan pada tanggal 11 Januari 2018. "Rata-rata yang izin tinggalnya sudah habis ini karena visa kunjungan sebagai wisatawan hanya berlaku selama 30 hari," katanya.
Ia menuturkan warga Tiongkok ini tidak terdeteksi di imigrasi ketika melakukan aksi kejahatannya. Setelah penangkapan oleh Polda Bali, kemudian Imigrasi melakukan penyandingan data diketahui bahwa masa berlaku izin tinggalnya sudah habis. Ari menyatakan pihak imigrasi akan terus melakukan pengawasan kedatangan orang asing ke Bali yang tidak terdeteksi oleh mereka.
Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan untuk wisatawan lainnya. "Kami juga meminta setiap penginapan (hotel dan vila) agar melaporkan keberadaan orang asing di tempatnya," ucapnya.
Kantor Imigrasi Bali juga telah menyiapkan aplikasi secara online kepada pemilik hotel agar bisa segera melaporkan warga asing yang menginap di tempatnya dalam waktu cepat dan detik. "Ini salah satu bentuk pengawasan yang Kantor Imigrasi. Informasi yang kami miliki kami juga bagikan kepada pemangku kepentingan lainnya terkait dengan keberadaan orang asing ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
