REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Detik-detik akhir masa jabatannya, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi keluarkan sanksi bagi pegawai ASN dan PTT di lingkungan DPRD setempat. Karena, para pegawai di gedung putih Jl Pramuka itu, mengabaikan kehadiran bendera merah putih.
Bendera tersebut, diduga tidak pernah diturunkan dari tiangnya dalam setahun terakhir. "Saya prihatin, dengan sikap para ASN dan PTT di lingkungan dewan ini. Mereka, tidak peka terhadap bendera bangsa sendiri," ujar Dedi, kepada Republika.co.id, Kamis (1/2).
Bendera merah putih yang ada di halaman dewan itu, lanjut Dedi, terlihat sudah lusuh. Warna merahnya memudar. Bahkan, kainnya juga sudah robek. Sepertinya, bendera tersebut tak pernah diturunkan oleh pegawai selama setahun bahkan lebih.
Karena itu, lanjut Dedi, para pegawai ini harus kena sanksi. Mereka, akan dihukum suruh menghormat bendera selama tiga jam pada Rabu pekan depan. Supaya, mereka mengerti akan pentingnya menjaga pusaka bangsa tersebut.
Menurut Dedi, sepertinya pegawai di lingkungan dewan ini tidak pernah upacara bendera. Sehingga, mereka mengabaikan akan kehadiran sang merah putih tersebut.
Tak hanya bendera, Dedi juga mengkritisi soal rumput di halaman gedung tersebut yang tak terurus. "Mereka itu honornya tinggi. Tapi, kinerjanya seperti itu. Sebelum saya berhenti jadi bupati, mereka harus dihukum. Supaya, ada komitmen yang tinggi terhadap bangsanya," ujar Dedi.
Dari pantauan, tanpa berkoordinasi dengan Sekertaris DPRD ataupun anggota dewan, Dedi langsung menginstruksikan ajudannya untuk membeli bendera merah putih yang kualitas bagus. Adapun bendera lama, diturunkannya.
Sementara itu, Sekertaris DPRD Kabupaten Purwakarta, Akun Kurniadi, mengatakan, soal bendera yang sobek dan lusuh itu memang kesalahan pihaknya. Karena, selama ini dirinya tidak pernah mengontrol keberadaan bendera tersebut. Selama ini, dirinya fokus pada pembenahan manajerial di dalam sekertariat.
"Saya sudah tegur kabag umum, kasubag rumah tangganya. Besok akan kami ganti dengan yang baru," ujar Akun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika