REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah telah bekerja serius dan bergotong royong dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Sejak pertengahan Januari 2018, Pemerintah telah mengirim satuan tugas (Satgas) dari unsur TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengatasi KLB di Kabupaten Asmat.
“Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sejak pertengahan Januari telah turun tangan mengatasi penanganan KLB Campak dan gizi buruk,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait penanggulangan KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat.
Menurut Menko PMK, kompleksnya permasalahan di sana membutuhkan penanganan yang terintegrasi antar kementerian, maka perlu dilakukan penajaman-penajaman kegiatan intervensi agar lebih efektif.
“Untuk itu rakor hari ini akan membahas monitoring dan evaluasi intervensi penanganan KLB di Kabupaten Asmat yang telah dilaksanakan oleh K/L terkait, serta rencana percepatan penanganan KLB camak dan gizi buruk disana,” jelas Menko PMK.
Menko PMK juga mengungkapkan sebagaimana di dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri yang dilakukan di Kantor Kemenko PMK, pada tanggal 23 Januari yang lalu, telah dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam KLB Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat. Sedikitnya terdapat 4 aspek permasalahan, yaitu; aspek kesehatan, aspek sosial budaya, aspek infrastruktur, dan aspek tata kelola pemerintahan.
“Permasalahan aspek kesehatan mencakup SDM dan minimnya infrastruktur kesehatan, aspek sosial budaya mencakup pola hidup yang tidak sehat, adapun aspek infrastruktur terkendala masih minimnya infrastruktur dasar serta langkanya BBM, sementara aspek tata kelola pemerintah terkait dengan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kaputaen serta SDM yang kurang,” terang Menko PMK.
Atas permasalah tersebut, lanjut Menko PMK, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah baik jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi permasalah yang terdapat di Kabupaten Asmat.
“Memang Pemerintah melalui K/L telah turun ke Asmat, namun semuanya masih bersifat parsial, untuk itu perlu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan KLB di Kabupaten Asmat, serta afirmasi yang dikeluarkan harus terintegrasi,” harap Menko PMK.
Turut hadir mengikuti Rakor Tingkat Menteri, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek; Menteri Sosial Idrus Marham; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yambise; Plt. Kepala BKKBN Sigit Priohutomo, serta perwakilan dari Setkab, Kemenkeu, Kemen PUPR, Bappenas, Kemenhub, Kemenag, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemen KP, Kemen ESDM, Kementan, TNI, Polri, dan KSP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika