REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Mataram mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk memperbanyak sirene Tsunami Early Warning System (TEWS). Saat ini jumlah yang ada jauh dari ideal.
"NTB baru punya satu unit, yakni di Ampenan, Kota Mataram. Sembilan kabupaten/kota belum ada terpasang," kata Kepala Stasiun Geofisika Mataram Agus Riyanto di Mataram, Senin (29/1).
Menurut Agus, NTB perlu memiliki sirene TEWS karena panjang pantainya mencapai 2.333 kilometer yang terbentang mulai Ampenan Kota Mataram, Pulau Lombok, hingga Sape, Kabupaten Bima, Pulau Sumbawa. Selain itu, NTB yang terdiri atas 10 kabupaten/kota dan memiliki 278 pulau kecil merupakan daerah rawan gempa berpotensi tsunami.
Dari data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pulau Sumbawa pernah mengalami tsunami pada 1920. Stasiun Geofisika Mataram juga merilis Desa Lunyuk di Kabupaten Sumbawa, dan Desa Awang, serta Kuta di Kabupaten Lombok Tengah, pernah diterjang tsunami pada 19 Agustus 1977.
Tsunami yang memporak-porandakan pemukiman penduduk disebabkan gempa bumi berkekuatan 8,0 pada skala Richter yang berpusat di Sumba, Nusa Tenggara Timur.
Bencana air bah laut tersebut menghantam Sumba dengan ketinggian 15 meter dan menewaskan 316 orang serta menghancurkan ribuan bangunan. Sedangkan di NTB, sebanyak 198 orang meninggal dunia.
"NTB masuk dalam daerah berpotensi gempa disertai tsunami. Makanya kami mendorong supaya pemerintah daerah memberi perhatian terhadap kebencanaan," ujarnya.
Lebih lanjut, Agus membandingkan dengan Bali yang sudah memiliki sebanyak 9 unit sirene TEWS. Hal itu sebagai bentuk perhatian karena pemerintah daerah menyadari bahwa daerahnya banyak dikunjungi wisatawan.
Untuk itu, Stasiun Geofisika Mataram menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB, untuk bersama-sama mengajak 10 pemerintah kabupaten/kota memasang sirene TEWS. BMKG, kata dia, tidak bisa sendiri dalam menyediakan alat pemberi informasi bencana tsunami tersebut. Sebab, harganya mencapai Rp 300 juta per unit.
"Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sudah bersedia memasang sirene TEWS, mungkin nanti lewat APBD perubahan. Kalau tidak, akan dialokasikan pada tahun anggaran 2019," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika