REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) meminta Pemerintah Pusat membangun sarana dan prasarana infrastruktur Senggigi, Nusa Tenggara Barat (NTB) guna menunjang potensi kawasan ekonomi khusus. Salah satunya adalah sistem transportasi laut, udara dan darat.

Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPKA Kamrussamad mengatakan, pemerintah telah mencanangkan kawasan ekonomi khusus Mandali NTB namun realisasi investor belum optimal. "Salah satu yang belum optimal infrastruktur jalan, ketersediaan dan jaminan aliran listrik," kata Kamrussamad, Ahad (28/1).

Kamrussamad mengatakan pemerintah pusat dan daerah juga harus menyediakan sistem transportasi laut, udara dan darat. Kamrussamad menyebutkan pertumbuhan ekonomi NTB melebihi pertumbuhan nasional mencapai 13,6 persen pada 2017 dengan pertumbuhan tertinggi bidang industri pengolahan sebesar 73,12 persen. Kemudian pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi makanan dan minuman 10,99 persen.

"Pertumbuhan tersebut harus dioptimalkan untuk membangun NTB," ujar Kamrussamad.

Kamrussamad mengungkapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dioptimalkan untuk menyerap tenaga kerja di NTB. Berdasarkan catatan, Kamrussamad menuturkan tenaga kerja yang bekerja tidak penuh atau setengah pengangguran mencapai 17,27 persen dan bekerja paruh waktu 19,66 persen.

Guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan investor, Kamrussamad mendesak pemerintah pusat melakukan pelebaran jalan nasional dari Kota Mataram menuju Senggigi dan membangun pusat industri pengolahan seperti gula aren.

Pengurus HIPKA telah mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD Kota Mataram dan kepala daerah Lombok Barat guna membahas optimalisasi perekonomian setempat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika