REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria meminta pemerintah lebih hati-hati dan cermat dalam mengambil kebijakan penunjukan penjabat gubernur di daerah Pilkada. Hal ini menyusul rencana Mendagri yang akan menunjuk dua perwira tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur di Sumatra Utara dan Jawa Barat.
Menurut Riza, penunjukan dua perwira tersebut justru membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan dan prasangka-prasangka. Terlebih kata Riza, di dua Pilkada tersebut terdapat calon yang berasal unsur TNI maupun Polri.
"Di Jawa barat ada TNI ada polisi. Kata yang TNI kenapa nggak milih militer. Di Sumut juga begitu. Kenapa polisi, kenapa nggak dari militer, kan gitu. Kalau nggak ada PNS, kan jadi banyak pertanyaan," ujar Riza saat dihubungi pada Jumat (26/1).
Karenanya, Riza menilai sebaiknya Mendagri menunjuk penjabat gubernur unsur pejabat sipil. Pasalnya, ia menilai masih banyak pejabat madya sipil lainnya yang juga tidak kalah kompeten dengan perwira tinggi yang diusulkan tersebut.
"Kalau kurang dari kemendagri ada dari Pemda lainnya atau dari kementerian di tingkat pusat banyak sekali eselon satu dan saya yakin bisa diberdayakan dan lebih memahami aturan dan ketentuan dibanding militer dan polisi," ujar Riza.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan Pemerintah Pilkada 2018 yang diikuti 171 daerah Pilkada. Hal ini juga dia agar menjaga kondusifnya Pilkada daerah tersebut.
"Itu lebih baik. Supaya tidak menimbulkan prasangka-prasangka. Terlebih pilkada ini kan dianggap rawan. Karena rawan kita harus menjaga senetral betul, seindependen betul," ujar Riza.
Riza menilai jika alasan penunjukan keduanya untuk menjaga kerawanan, namun sebaliknya hal tersebut justru berpotensi menimbulkan kerawanan. "Justru itu kalau menjaga kerawanan, dimulai dengan memastikan keadilan. Kesetaraan, itu konsepnya. Kalau ada polisi di sana (Jabar Sumut) bukan menjaga kerawanan, justru menimbulkan kerawanan," ujar Riza.
Adapun dua perwira tinggi yang diusulkan tersebut yakni Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin untuk menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika