REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Nasional Pemantau Pemilu Natalius Pigai, mendukung penunjukan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Martuani Sormin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara dan M Iriawan di Jawa Barat. Ia menilai, penunjukan tersebut karena negara mengedepankan stabilitas dan integrasi sosial.
Apalagi, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Barat termasuk kategori daerah rawan konflik saat Pilkada berlangsung. Ada 4 faktor utama yaitu negara perlu memastikan agar setiap warga negara berhak untuk memilih (right to vote), berhak untuk dipilih (right to take a part of govertment), memastikan adanya jaminan pemilihan yang bebas dan jujur serta adil (free and fair election), negara juga tidak boleh memasuki cara pandang partikuler rakyat dalam menentukan nasib atau pilihan (self determination of the right) berbasis pada pandangan suku, agama, ras dan antar golongan.
Namun demikian, lanjutnya, negara juga harus menjaga agar rakyat atau para calon tidak kapitalisasi opini SARA dalam pemilihan sebagaimana terjadi pada Pilkada 2017. Oleh karena itu, penunjukan Irjen Martuani dan M Iriawan oleh Kemendagri dan Restu Jenderal Polisi Tito Karnavian adalah sangat tepat.
''Karena negara ambil tanggung jawab menjaga stabilitas sosial dan politik. Dan itu jangan dulu melihat sebagai intervensi TNI dan Polri dalam ranah sipil,'' jelas Natalius.
Menurut dia, Martuani ditunjuk karena adanya rivalitas Djarot versus Edy Rahmayadi yang melibatkan dua kekuatan besar. Kehadiran Djarot membuat masyarakat Sumatera Utara ini panas terutama orang Medan.
Pendukung PDIP dan pendukung pemerintahan sekarang luar biasa melawan pendukung Edy Rahmayadi yang masih aktif sebagai PATI TNI AD. Apalagi Medan tipikalnya keras.
Oleh karena itu, kehadiran kontestan lainnya seperti Letjen Edy Rachmayadi juga mempengaruhi gejolak Pilkada Sumut. Pasalnya mantan Pangkostrad ini memiliki kekuatan yang sangat kuat.
Bagaimanapun tentara itu kan mengenal jiwa korsa. Dengan massa yang besar dan beliau mengklaim sebagai sosok asli sana dengan dukungan yang massa yang Kuat.
''Nah, untuk menjaga netralitas dan melihat secara obyektif agar Pilkada Sumut kondusif, penunjukkan Kepala Daerah sementara dari TNI/Polri merupakan hal yang tepat. Jadi biar di Sumatera Utara itu kondusif. Itu luar biasa dan tak melanggar aturan apapun,'' terang Natalius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
