REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Seribuan massa gabungan dari berbagai organisasi di Sukabumi melakukan aksi turun ke jalan menolak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), Jumat (26/1) siang. Mereka melakukan longmarch dari Alun-Alun Kota Sukabumi dengan melintasi sejumlah ruas jalan dan berakhir di gedung DPRD Kota Sukabumi.
Massa yang berunjukrasa berasal dari berbagai elemen mulai dari aliansi ormas Islam dan ormas nasional hingga para santri pondok pesantren (ponpes) juga sejumlah mahasiswa. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan 'LGBT Mengancam Indonesia dan Generasi Bangsa' dan 'Konsolidasi Umat Islam Menghadang LGBT'.
"Kami mendesak kalangan DPR RI untuk segera mengesahkan perluasan pasal pemidanaan terhadap pelaku tindak LGBT dan perkawinan sejenis," ujar Presidium Aliansi Ormas Islam Sukabumi Fathurrahman pada saat membacakan sikap di depan gedung DPRD Kota Sukabumi. Di mana, dia mengatakan, hal ini dimasukkan dalam rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Fathrurrahman berharap, perluasan pasal ini masuk dalama prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2018. Sehingga kata dia masalah ini bisa dibahas dalam masa sidang 2018.
Khusus kepada Pemkot Sukabumi, Fathurrahman mengatakan, massa meminta adanya program pembinaan dan rehabilitasi bagi kaum LGBT. Langkah ini perlu dilakukan supaya tidak meresahkan masyarakat.
Di sisi lain Fathrurrahman mengatakan, masyarakat diharapkan tidak memilih dan mendukung partai yang melegalkan LGBT dan minuman keras (miras) pada Pilkada Serentak serta Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Tuntutan lainnya, kata dia, massa ormas Islam dan nasional meminta pemkot untuk menegakan dan mengawal peraturan daerah (perda) tentang larangan minuman beralkohol di Sukabumi.
Aspirasi dari ormas Islam, ormas nasional dan pelajar ini akhirnya diterima oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi, Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz, dan Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro. "Kami akan dorong aspirasi dari ormas Islam dan nasional ini supaya DPR RI secepatnya memperluas pidana di bidang perkawinan dan perzinahan," terang dia.
Targetnya, dia mengatakan, ancaman pidananya sesuai apalagi jika dilakukan terhadap anak-anak. Hal senada disampaikan Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi yang mendukung aspirasi dari massa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
