REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, mengaku belum dapat melihat adanya konsolidasi birokrasi yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno dalam 100 hari pertama. Arah birokrasi dinilai belum jelas.
"Saya belum melihat soal bagaimana Pak Anies melakukan konsolidasi birokrasi. Birokrasi mau dibawa kemana itu yang belum nampak," kata Sekretaris Komisi A tersebut kepada Republika.co.id, Kamis (25/1).
Menurut Syarif, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan regulasi. Anies-Sandi belum dapat merombak birokrasi dalam enam bulan pertama. Syarif mengaku sangat menanti gebrakan Anies untuk melakukan reformasi birokrasi. Hal ini harus bisa seiring dengan visi dan misi pasangan politik tersebut.
Sementara itu, beberapa program yang sempat dijanjikan dan kini telah direalisasikan yaitu One Kecamatan One Center of Enterpreneurship (OK OCE), One Karcis One Trip (OK Otrip), One Kelurahan with Outstanding Care (OK Ocare), rumah dengan uang muka (DP) 0 Rupiah, review kebijakan tentang reklamasi, dan pemenuhan janji dan kontrak politik lainnya.
"Misalnya saja sebutlah Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK)," kata Sekretaris Komisi A ini.
Dari seluruh program itu, kata Syarif, program OK OCE dinilai paling unggul. Program inkubasi wirausahawan itu telah dibuka di 44 kecamatan dengan pendamping masing-masing.
Anies dinilai telah membangun pondasi yang kuat untuk setiap program yang dijalankan. OK Otrip sedang uji coba dengan mengintegrasikan pelayanan moda transport publik yang disebut tarif Rp 5.000.
"DP 0 Rupiah akan buat BLUD untuk mengurusi hal teknis. Jadi saya lihat pondasinya sudah memuaskan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika