REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar menyatakan siap menghadapi gelaran Pilkada 2018. Meskipun, Papua disebut menjadi salah satu daerah rawan Pilkada versi Polri.
Menurut Boy, Polda Papua telah melakukan langkah antisipasi dan pemetaan demi lancarnya penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. "Kita wajib tentunya melakukan mapping daerah rawan konflik dan mengatasi dengan cara-cara proaktif cara-cara proaktif itu adalah upaya kita mengeliminasi potensi kerawanan," kata Boy di PTIK, Jakarta, Rabu (24/1).
Boy menyatakan, kepolisian telah berkomunikasi dengan penyelenggara serta meminta dukungan kepada para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kepala suku agar meminimalisasi gesekan. Selain itu, kepolisian bekerja sama dengan penyelenggara berupaya menanamkan kepada para pasangan calon agar siap menghadapi hasil apapun, menang atau kalah.
"Jangan hanya siap menang saja, kita harus meminta kepada mereka untuk siap kalah dan melaksanakan secara luber, jujur dan adil ya," ujar Boy.
Boy juga berharap para elit politik dapat menjadi pihak-pihak yang memotori lahirnya proses pilkada damai. Pasalnya, kecenderungan proses mobilisasi massa tidak lepas dari mereka yang terkait langsung. "Apakah paslon atau timses, jadi kesadaran paslon dan timses untuk melaksanakan pilkada secara demokratis dan damai ini sangat kita harapkan," kata dia.
Selain itu, Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) juga diantisipasi dalam hal potensi intervensi terhadap pilkada. Polda Papua berupaya terus mengatasi gerakan-gerakan yang membahayakan masyarakat agar tidak melakukan aksi-aksi yang merugikan dalam kegiatan pesta demokrasi. Apabila ada pihak yang ingin mengacaukan Polda Papua akan tetap melakukan upaya proaktif preventif.
"Namun apabila mengganggu melampaui batas toleransi dan penegakan hukum lah yang nantinya akan kita kedepankan di dalam menghadapi mereka," kata dia.
Potensi ujaran kebencian juga tidak luput dari antisipasi Polda Papua. Kegiatan-kegiatan yang bersifat ujaran kebencian dan kampanye hitam sudah diantisipasi dengan tim satuan tugas anti hoaks di media sosial. "Jadi tim medsos kita sudah akan melakukan monitoring antisipasi dan bahkan reinforcement terhadap mereka-mereka yang menyalahgunakan cyber space," ujar mantan Kadivhumas Polri ini.
Di Papua sendiri, daerah seperti Jayawijaya kemudian Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai, termasuk daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan yang perlu kita antisipasi bersama. Seperti diketahui, Polri menentukan beberapa daerah yang disebut paling rawan terjadi konflik pada Pilkada 2018. Daerah tersebut di antaranya Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika