REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengingatkan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus digunakan untuk kepentingan sekolah karena bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. "Dana KIP itu bisa dibelikan buku, sepatu, tas, dan peralatan sekolah lainnya, dan bukan di luar itu," kata Presiden Jokowi, saat menyerahkan KIP dan Program Keluarga Harapan di SMA Negeri I Palembang, Sumatera Selatan, Senin (22/1).

Lebih lanjut Presiden mengatakan, bila dana tersebut digunakan di luar kebutuhan sekolah, maka pemerintah akan mencabut kartu itu karena program tersebut untuk mendidik anak supaya pintar. "Jangan sekali-kali disalahgunakan karena pemerintah akan selalu mengontrol keberadaan dana yang dibagikan melalui KIP itu," ujar Presiden Jokowi lagi.

Presiden menegaskan pemerintah sekarang ini sangat peduli dengan sumber daya manusia, sehingga terus memperhatikan perkembangan para pelajar. Menurut Jokowi, sumber daya manusia berkualitas dan beriman sangat berguna dalam membangun bangsa dan negara ini.

Menurutnya, memang KIP diberikan bagi pelajar dari keluarga prasejahtera pada sekolah dasar hingga SMA. "Masing masing tingkat sekolah berbeda dana yang diberikan, seperti SD sebesar Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, dan SMA Rp 1 juta," kata Presiden pula.

Menurut Presiden, kebutuhan masing-masing siswa dari jenjang sekolah berbeda, sehingga dananya harus disesuaikan. Presiden Jokowi kembali minta kepada para pelajar untuk menggunakan dana tersebut semaksimal mungkin sehingga tepat sasaran.

Selain menyerahkan KIP, Presiden Jokowi juga menyerahkan Kartu Program Keluarqa Harapan kepada 995 warga penerimanya. Menteri Sosial Idrus Marham yang mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Palembang mengatakan, jumlah KIP yang diberikan saat ini bagi 1.500 siswa dari berbagai sekolah di Kota Palembang. Sedangkan Kartu Program Keluarga Harapan diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang ada di Sumsel terutama Palembang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika