REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendukung hak prerogatif Presiden Joko Widodo yang menambah satu kursi menteri untuk Partai Golkar di Kabinet Kerja. Presiden pada Rabu (17/1) lalu melantik kader Golkar Idrus Marham menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang harus mundur karena akan maju di Pilkada Jawa Timur.
Hasto berharap kehadiran Idrus di dalam kabinet dapat memperkuat kinerja pemerinthan selama satu setengah tahun ke depan. "Kami dukung kebijakan pemerintahan Pak Jokowi. Reshaffle hak presiden. Kami harap dengan adanya Pak Idrus (Marham) jadi Mensos, makin memperkuat kinerja pemerintah Pak Jokowi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP di Menteng Jakarta Pusat, Kamis (18/1) kemarin.
Hasto tak menampik penunjukkan Sekjend Golkar itu menjadi salah satu anggota kabinet adalah untuk mempererat jalinan kerja sama antar parpol pendukung pemerintah. Dalam tatanan Demokrasi, Hasto mengatakan, pemerintah tak hanya harus mendapat dukungan dari rakyat, tapi juga oleh parpol dan parlemen.
Dia mengatakan, kebetulan Golkar termasuk partai yang punya kursi dominan di parlemen. "Gambaran yang ada di kabinet bagaimana konsolidasi politik itu matang," ujar Hasto.
PDIP menurut Hasto sama sekali tidak cemburu kepada Golkar yang kini sudah mendapatkan dua kursi menteri. Sebelum Idrus, kader Golkar yang dipercaya masuk ke dalam kabinet adalah Airlangga Hartarto. Ketua Umum Golkar yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Ada juga Luhut Panjaitan di Menko Maritim yang notabene masih sebagai kader dari Partai Beringin. Golkar hanya selisih satu kursi dari PDIP yang punya kursi empat menteri yakni Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly dan Mensekab Pramono Anung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
