Jatah Menteri Bertambah, akankah Golkar Berpaling dari Jokowi di 2019?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah menteri dari Partai Golkar di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bertambah. Lewat reshuffle kabinet jilid tiga, Presiden Jokowi melantik Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham menjadi menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur.

Idrus Marham, sekjen demisioner Golkar itu menjadi menteri kedua dari partai beringin di Kabinet Kerja. Sebelumnya, sudah ada Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto yang dipercaya menjadi menteri perindustrian .

JK pun terlihat gembira dan menyambut menyambut baik ketika jatah kursi Partai Golkar di Kabinet Kerja bertambah satu. "Kan bagus kan untuk Golkar," kata Jusuf Kalla ketika dikonfirmasi oleh wartawan setelah pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/1).

Terkait Golkar yang dianggap mendapatkan keistimewaan dengan mendapatkan dua kursi di kabinet padahal baru bergabung setelah pemerintahan berjalan, JK beranggapan kursi Golkar di parlemen jauh lebih tinggi. "Dua kursi itu betul, tapi dibanding dengan kursi di parlemen kan jauh lebih tinggi dibanding dengan yang lain," katanya.

Kalla menegaskan dalam berpolitik terkadang membutuhkan sebuah penilaian khusus. Termasuk, penilaian sosok Idrus Marham misalnya sebagai Sekjen Partai Golkar yang berpengalaman di lapangan.

Lalu bagaimana dengan rangkap jabatan Idrus dan Airlangga. "Sekjen saya kira sulit untuk merangkap. Kalau sekjen itu saya kira kebijakan Golkar nanti untuk soal sekjen. Kalau sekjen berbeda dengan ketua. Kalau sekjen harus berada di kantor. Tak mungkin dia rangkap," katanya.

Karena itu, JK menyarankan Idrus melepaskan jabatannya sebagai sekjen. Sebab, jabatan sebagai sekretaris jendral di dalam partai sulit dirangkap dengan jabatan lain.

Usai dilantik, Idrus berjanji akan amanah menjalankan tugasnya sebagai Menteri Sosial dengan maksimal dan sebaik mungkin. Idrus mengatakan selama ini Partai Golkar memberikan kader terbaik untuk membantu pemerintahan.

"Yang namanya kader partai Golkar bila diberi tugas akan dilaksanakan dengan amanah, tapi saya kira tidak etis mengomentari (jabatan mensos) ini biar proses di dalam berjalan baik," kata Idrus yang datang ke Istana Presiden bersama istrinya, Ridho Ekasari sekitar 08.20 WIB. "Ya ada pemberitahuan ke sini ya pokoknya hari ini ada di sini," ucapnya.

Idrus mengaku sebelumnya sudah sempat berkomunikasi dengan Presiden, meski tidak khusus membicarakan soal jabatan Mensos. "Sebagai partai pendukung pemerintah, kami komunikasi tentang program, tapi beliau tidak pernah bicara tentang menteri dan ini sesuai Partai Golkar bahwa kami mendukung pemerintah tanpa syarat. Tapi apabila diberikan kepercayaan, Partai Golkar sebagai partai yang selama ini melakukan kaderisasi tentu akan memberikan kader dalam rangka sukses pemerintahan," kata Idrus.

Terkait rangkap jabatan, ia punya jawaban sendiri. "Saya kira dikembalikan ke Presiden tapi kalau ditanyakan kepada saya selaku Sekjen Golkar kalaupun Pak Airlangga tetap di sini pasti tidak mengganggu kerja baik ketum DPP Golkar. Bahkan saya jamin bahwa kedua posisi yang dijabat Airlangga saling perkuat apalagi Golkar kekuatannya pada sistem," tambah Idrus.

Dalam perombakan kabinet itu, selain Idrus, Presiden Jokowi juga melantik mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki. Sedangkan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar akan dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Terakhir Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).