REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program padat karya (cash for work) melalui dana desa tahun ini mensasar 1.000 desa di 100 kabupaten. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan selain untuk mengurangi angka pengangguran, padat karya juga dilakukan untuk mengintervensi pengurangan angka stunting.
"Januari ini dilakukan di 10 Kabupaten dengan 100 desa. Kenapa kami pilih di 100 Kabupaten dengan 1000 desa, karena kita juga akan masuk untuk mengintervensi hal-hal yang berkaitan dengan stunting atau kekurangan gizi," ujar Puan seusai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK Jakarta dalam keterangan tertulis yang didapat Republika.co.id, Kamis (18/1).
Meski demikian hal tersebut tidak berarti mengurangi hak bagi 74 ribu lebih jumlah desa untuk juga mendapatkan dana desa. Dana desa tahun ini akan disalurkan melalui tiga tahap yakni tahap pertama pada bulan Januari sebanyak 20 persen, tahap kedua di bulan Maret sebanyak 40 persen dan tahap ketiga pada bulan Juli sebanyak 40 persen.
"Sebanyak 74 ribu desa akan tetap mendapatkan haknya, hanya kemudian 100 kabupaten dengan 1000 desa ini akan menjadi tempat kami mengintegerasikan kegiatan terkait stunting dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan 100 kabupaten dengan 1000 desa yang menjadi target program tersebut dipilih berdasarkan rangking daerah kategori paling miskin. Dana untuk 1000 desa tersebut secara otomatis akan mendapatkan dana desa dengan jumlah terbanyak karena formula pembagian jumlah dana desa tahun ini berubah.
Eko menjelaskan dari awalnya yang menggunakan formula 90:10, yakni 90 persen dana desa dibagi rata ke seluruh desa dan 10 persen dibagi berdasarkan konsdisi desa akan berubah menjadi formula 80:20 yakni 80 persen dibagi rata ke seluruh desa dan 20 persen dibagi berdasarkan kondisi desa.
"Tahun lalu pencairan (dana desa) tahap pertama April, kemudian tahap ke dua Agustus. Pak Presiden minta Januari sudah cair sehingga bisa langsung bekerja, untuk semua desa," ujar Eko.
Terkait program padat karya ia mengatakan sebanyak 30 persen dari Rp 60 triliun dana desa atau sebesar Rp18 Triliun digunakan untuk untuk membayar upah kerja proyek dana desa. Ia meyakini hal tersebut dapat menciptakan sebanyak 5 juta lapangan pekerjaan di desa.
"Tapi cash for work tidak hanya dari dana desa saja, kalau dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ada program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) yang juga menciptakan lapangan pekerjaan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
