REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan posisi rangkap jabatan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi menjelaskan, sisa periode pemerintahannya yang tinggal satu tahun ini menjadi salah satu pertimbangan untuk tetap mempertahankan Airlangga sebagai menterinya.
"Kita tahu ya ini Pak Airlangga ini kan di dalam sudah menjadi menteri, ini kan tinggal berapa, tinggal satu tahun saja, sudah praktisini kita," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1).
Menurut Jokowi, jika posisi Menperin kembali dirombak, justruakan memakan waktu yang lama untuk mempelajari program-program di Kementerian Perindustrian. "Kalau ditaruh orang baru, ini belajar ini paling gak enam bulan, kalau gak cepat bisa setahun untuk menguasai itu," ujarnya.
Presiden pun menilai, Airlangga merupakan sosok yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut lantaran menguasai permasalahan di Kementerian Perindustrian. Baik yang terkait dengan konsep makro industri maupun strategi menyiapkan industri hilirisasi.
"Jangan sampai tinggal waktu seperti ini kita ubah dan yang baru bisa belajar bisa belajar lebih. Ini kementerian yang juga tidak mudah," kata Presiden.
Hal senada juga disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga mantan Ketua Umum PartaiGolkar. Menurut JK, sisa periode pemerintahan yang tingga satu tahun ini membutuhkan konsentrasi yang lebih dari para menteri Kabinet Kerja. JK mengatakan, tugas sebagai Menteri Perindustriandan sebagai Ketum Partai Golkar pun tak akan terganggu.
"Seperti yang dikatakan Pak Presiden tadi, ini kan secara waktu itu yang kurang lebih satu lagi, kabinet jadi harus konsentrasi. Urusan partai itu kan bisa diurus malam-malam," kata JK.
Kendati demikian, hal ini berbeda denganposisi Khofifah Indar Parawansa yang tengah maju di pilkada Jatim 2018 danharus melepaskan jabatannya sebagai Menteri Sosial. "Beda dengan khofifah karena jawa timur.(Airlangga) ini Jakarta, jadi masih ada waktu untuk mengurus kebijakan di kabinet dan tentu akan ada penegasan-penegasan lagi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika