Selasa 16 Jan 2018 19:11 WIB

Hanura Diminta Segera Gelar Munaslub

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bilal Ramadhan
Partai Hanura
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Partai Hanura

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 16 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Hanura menghadap Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto pagi tadi. Mereka meminta saran Wiranto untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di partainya. Mereka meminta DPP Partai Hanura segera melakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Tadi pagi kami sebanyak 16 DPD menghadap Pak Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura," ujar Ketua DPD Hanura Sumbar Marlis dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta Timur, Selasa (16/1).

Ia menjelaskan, selain menyampaikan perkembangan dan situasi terkini partai Hanura dari daerah hingga pusat, mereka juga meminta pertimbangan Wiranto untuk membereskan persoalan yang terjadi di Partai Hanura.

Dari berbagai pertimbangan, kata Marlis, Wiranto yang juga sudah melakukan rapat dewan pembina memberikan saran, semua persoalan tersebut diselesaikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Berdasarkan Pasal 46 ayat 4 huruf a, munaslub dapat dilaksanakan apabila ada permintaan dari 2/3 DPD atau DPC," terang dia.

Maka dari itu, Marlis menyampaikan, beberapa hari yang lalu, hampir 27 DPD telah menandatangani mosi tidak percaya kepada Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Kemudian hari ini, lanjut Marlis, mereka telah memutuskan secara bulat untuk menyelesaikan permasalahan melalui munaslub.

Pihaknya juga sudah melaporkan keinginan tersebut kepada Wiranto. Ia mengatakan kepada Wiranto, jumlah yang menuntut untuk dilaksanakan munaslub lebih dari 2/3 DPD dan DPC. Maka, lanjut dia, tak ada alasan lagi bagi DPP untuk tidak melaksanakannya.

"Dan atas izin Bapak KetuaDewan Pembina, tadi beliausetuju untuk segera dilaksanakan. Maka kami hari ini, Hanura dalam satu dua hari akan melalukan munaslub untuk memilih ketua umum yang baru," tutur Marlis.

Sebelumnya, Partai Hanura resmi menghentikan OSO sebagai ketua umum. Hal ini dilakukan sebagai bentuk respon partai atas mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh pengurus DPP terhadap sosok OSO.

Keputusan resmi tersebut diungkapkan dalam konferensi pers yang dilakukan di Hotel Ambhara, Jakarta, Senin (15/1). Partai Hanura kemudian menugaskan Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo setelah sebelumnya melakukan rapat internal.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement