Selasa 16 Jan 2018 14:55 WIB

Pemprov Jatim Diminta Tolak Kebijakan Impor Beras

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Hazliansyah
Ilustrasi Impor Beras
Foto: Foto : MgRol_94
Ilustrasi Impor Beras

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Firdaus Febrianto meminta Pemprov Jatim menolak rencana impor beras yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 500 ribu ton. Alasannya, Jatim masih surplus beras. Bahkan di beberapa wilayah Jatim seperti Banyuwangi dan Jember, diakhir Januari 2018 memasuki panen raya.

"Karena sejumlah wilayah di Jatim menghadapi panen raya, sehingga kebijakan impor beras tidak perlu dilakukan," kata Firdaus di Surabaya, Selasa (16/1).

Firdaus melanjutkan, jika impor beras tersebut terealisasi, selain akan merugikan petani, niat Pemprov Jatim meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) juga tidak akan terealisasi. Karena itu, Firdaus meminta Gubernur Jatim Soekarwo agar menolak kebijakan pemerintah pusat yang akan mengimpor beras tersebut.

Firdaus berpendapat, tidak ada alasan bagi Jatim untuk impor beras. Karena sesuai data yang ada, Jatim sebagai lumbung pangan nasional, stok beras sangat mencukupi dan bahkan melimpah. Untuk itu, Firdaus berjanji akan terus memantau khususnya di pelabuhan, terkait ada atau tidaknya bongkar muat beras impor.

(baca: Rencana Impor tak Turunkan Harga Beras)

"Kalau sampai diketahui, maka kami tak segan akan mengusir kapal yang melakukan bongkar muat beras impor di wilayah Jatim," ujar Firdaus.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto menambahkan, sesuai data yang ada, ada sekitar 5 ribu hektar lahan pertanian yang akan panen. Artinya tidak kurang ada 23 ribu ton beras di Jatim akan dipanen pada awal tahun 2018. Sehingga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan beras di Jatim hingga enam bulan ke depan.

"Jadi tidak ada alasan Jatim sebagai wilayah surplus untuk dijadikan bongkar muat beras impor. Jelas ini sangat merugikan petani, karena NTP akan turun seiring gempuran beras impor," kata Subianto.

Subianto juga mengaku tidak mengerti alasan pemerintah pusat melakukan impor beras. Mengingat, beberapa wilayah di Jawa dan bahkan luar Jawa seperti Sulawesi Selatan juga akan panen raya sekitar 2,6 juta ton di awal Tahun 2018.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengaku kaget terkait melonjaknya harga beras dan adanya impor beras di sejumlah daerah. Sebab, berdasarkan data, stok beras Jatim masih melimpah.

"Kalau begitu, kita akan sidak langsung ke sejumlah pasar besar yang ada di Surabaya," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement