REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Anggota Komisi B DPRD Jatim Agus Maimun menyoroti kebijakan impor beras 500 ribu ton yang rencananya dilakukan pemerintah pusat. Menurut politikus PAN tersebut, kebijakan import beras harus didasarkan pada pemetaan komprehensif, dan jangan justru menambah beban petani lokal yang ada di Indonesia.
"500 ribu ton itu datanya dari apa? Jangan sampai justru masuknya beras impor itu menambah daftar beban bagi petani. Pada saat musim panen justru ada impor beras, ini yang biasanya menjadi pukulan bagi petani di Jatim," ujar Agus Maimun, Anggota Komisi B DPRD Jatim Agus Maimun di DPRD Jatim, Selasa (16/1).
Agus Maimun menilai, selain tidak berpihak kepada petani dan mematikan nasib petani lokal, impor beras juga tidak tepat khususnya bagi Jawa Timur. Terlebih Jawa Timur merupakan daerah penghasil beras terbesar di Indonesia Timur.
Agus mengungkapkan, impor itu seringkali mendasarkan pada data-data yang sifatnya reaksi. Maka dari itu, Agus meminta penjelasan yang masuk akal dari pemerintah agar impor beras tidak menimbulkan persoalan. Terlebih Agus meyakini, masih banyak daerah lain di Indonesia yang juga surplus beras.
"Untuk Jawa Timur beras di beberapa sentra produksi justru sekarang ini panen. Bulan Februari, Maret itu juga panen, sehingga sampai saat ini belum yang menunjukkan bahwa Jatim itu minus. Justru surplus tingkat regional dan berkontribusi pada beras nasional dalam hal ini Indonesia Timur, ujar Agus.
Agus juga mempertanyakan apakah rencana impor beras yang dilontarkan pemerintah pusat itu benar-benar didasarkan pada stok beras yang menipis atau ada tujuan lain. Karena, menurutnya data dinas terkait di Jatim menyatakan bahwa stok beras pada Februari itu masih aman.
"Benarkah ini karena stok beras tidak ada? Karena kami dapat data dinas terkait bahwa stok beras Februari aman. Jika ada kenaikan harga ini faktornya apa kita harus dalami. Jika ada persoalan di distribusi, yang mana dan siapa oknum distributor yang memainkan mata rantai ini," kata Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika