REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo usai dilantik mengungkap salah satu target yang hendak dikejar DPR di era kepemimpinannya yakni terkait Program Legislasi Nasional (prolegnas). Karenanya, ia akan melakukan koordinasi dengan badan legislasi dan juga beberapa pansus di DPR terkait legislasi.
"Kita akan dorong prioritas-prioritas utama agar tercapai penyelesaian RUU yang lebih cepat, kita bisa capai agar utang-utang Prolegnas bisa kita kurangi," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (15/1).
Sebab menurut Bambang, ada sekitar 50-an target Undang-undang yang diselesaikan dan diantaranya bawaan dari periode lalu. Untuk penyelesaian, ia menilai perlu ada penyeleksian terkait penyelesaian RUU.
"Jadi nanti kita seleksi lagi kita utamakan UU yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak," ujar Bambang.
Namun Bambang mengingatkan, dalam penyelesaian RUU harus dipahami tidak hanya bertumpu pada DPR semata, namun juga dari pihak pemerintah. Publik dipandangnya terkadang belum memahami, sehingga bila ada RUU yang tidak tepat waktu maka hanya DPR yang disalahkan. Padahal dalam penyelesaian UU itu dibutuhkan kedua belah pihak.
"Ambil contoh sekarang Rancangan KUHP, seringkali pemerintah nggak hadir bahkan dalam beberapa pasal antar pemerintah sendiri itu belum ada kecocokan, ada perdebatan yang sengit. Jadi itulah hambatan-hambatan yang kita hadapi," kata Bambang.
DPR RI resmi melantik Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR RI masa jabatan 2014-2019. Pelantikan tersebut dipandu langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
