REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, anggota Polri yang sudah mengundurkan diri dalam rangka mengikuti pilkada dan apabila nantinya tidak terseleksi dalam penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Februari 2018 mendatang untuk tetap pensiun dari Polri. Meskipun, kata Neta, hal tersebut diperbolehkan secara regulasi.
"Sebaiknya tetap lanjut pensiun dini dan jangan kembali lagi ke institusi Polri untuk menjadi jenderal polisi atau anggota Polri," kata Neta pada Republika.co.id, Sabtu (13/1).
Secara regulasi, menurut Neta hal tersebut memang dimungkinkan. "Tapi secara etika dan moralitas, kembalinya perwira yang kalah atau tidak lolos ke institusi polri akan sangat mengganggu citra dan profesionalisme Polri," katanya lagi.
Neta mengatakan, jika para perwira yang tidak lolos atau kalah itu kembali lagi ke institusi kepolisian ada empat hal negatif terjadi. Pertama, ajang pilkada yang sesungguhnya membutuhkan figur yang memiliki kapabilitas dan konsepsional akan menjadi ajang coba-coba bagi perwira Polri.
Kedua, ajang pilkada yang menciptakan suasana persaingan tajam akan menjadi arena balas dendam jika perwira yang kalah itu kembali ke polri. "Apalagi kalau di Polri ternyata kembali mendapat posisi strategis," ujar Neta.
Ketiga, jika perwira yang kalah kembali lagi ke Polri, dikhawatirkan akan muncul rasa iri dari figur-figur Polri yang lain. Keempat, Pilkada dipastikan menghabiskan dana politik yg tidak sedikit. Menurut Neta, jika perwira yang kalah dan kembali ke institusi kepolisian dikhawatirkan terjadi hal hal negatif berupa kecurigaan dari berbagai pihak.
Untuk itu, IPW berharap, para perwira Polri yang tidak lolos dalam, penetapan atau kalah dalam pilkada harus mau berjiwa besar. "Kekalahan adalah sebuah risiko dan jika tidak mau mengambil risiko, sebaiknya berpikir ulang untuk ikut pilkada," ucap Neta.
Neta menambahkan, jika para perwira berjiwa besar, tentunya profesional polri dan citra kepolisian akan tetap terjaga. Sebaliknya jika perwira yang kalah di pilkada dan ramai ramai kembali ke institusinya, publik akan menilai perwira polri itu mau enaknya doang dan tidak mau menerima risiko.
Sebelumnya, Perwira Polri yang mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah dinyatakan masih bisa kembali mengabdi di institusi Polri apabila saat penetapan calon peserta pemilihan kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Februari 2018 mendatang tidak lolos verifikasi.
"Ya karena ini sedang proses, terserah kepada pejabat yang bersangkutan, kalau pejabat yang bersangkutan ingin tetap lanjut pensiun, kita akan tetap proses pensiunnya, tapi kalau pejabat yang bersangkutan merasa masih ingin mengabdi kepada Polri dan belum pensiun tentu kita akan terima," kata Tito di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (11/1) lalu.
Sementara tiga perwira Polri berpangkat jenderal telah memastikan ingin terjun ke kontestasi Pilkada. Mereka adalah Irjen Pol Murad Ismail, Irjen Pol Anton Charliyan dan Irjen Pol Safaruddin. Dari ketiganya, yang memang sudah mencapai masa pensiun adalah Irjen Pol Safaruddin yang menjadi calon wakil gubernur Kalimantan Timur mendampingi Rusmadi diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Namun, Murad Ismail sebenarnya masih memiliki masa dua tahun. Murad menjadi Calon Gubernur Maluku dengan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama Barnabas Oro. Sementara Anton Charliyan menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Tubagus Hasanuddin yang juga diusung PDIP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika